MATA INDONESIA, JAKARTA – Teknologi telah membawa perubahan yang transformatif, terutama di masa pandemi saat ini. Hal ini semakin menggeser paradigma ekonomi konvensional ke ekonomi berbasis digital.
Meskipun terdapat banyak tantangan dalam transformasi ekonomi berbasis digital, proses ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Kebijakan yang strategis perlu disusun untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang berkembang pesat ini tetap inklusif dan memberikan akses terhadap peluang-peluang baru.
Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan juga kerangka baru untuk mendukung kolaborasi berbagai aktor yang dapat mengatasi tumpang tindih regulasi dan kebijakan agar dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul. Dengan begitu, Indonesia dapat melakukan pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga keharmonisan lingkungan.
Acting Minister Counsellor, Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia, Simon Ernst, menyatakan bahwa Pemerintah Australia bangga dan senang dalam satu dekade terakhir ini telah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui KSI. Simon juga menyampaikan bahwa selama satu dekade pelaksanaan program, KSI telah berkontribusi secara positif bagi sektor pengetahuan di Indonesia dalam mendukung kebijakan berbasis bukti.
“Kemitraan ini telah melahirkan beberapa warisan penting dalam sepuluh tahun terakhir, diantaranya organisasi yang lebih kuat, kualitas penelitian yang meningkat, dan keberlanjutan keuangan dari 16 Lembaga Riset Kebijakan; Lembaga Riset Kebijakan ini telah berhasil mendorong lebih dari 80 kebijakan berbasis bukti melalui riset-riset yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
“Pengembangan KRISNA sebagai sistem perencanaan pembangunan yang terpadu; Swakelola Tipe 3, sebagai sumber pendanaan baru bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk juga lembaga penelitian; Indonesia Development Forum (IDF) dikenal sebagai premier event dan forum bertemunya stakeholder di bidang pembangunan; Dukungan terhadap AIPI, DIPI, dan ALMI telah meningkatkan ekosistem penelitian dan pendanaan riset; Dengan dukungan KSI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah meningkatkan peran Analis Kebijakan; dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Transformasi ekonomi digital untuk pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemikiran dan adaptasi baru untuk menyelaraskan kembali kebijakan dan institusi dengan situasi ekonomi digital. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pidato kunci mengenai arahan trasformasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan sebagai salah satu strategi menuju Indonesia Maju 2045.
“Transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 sedang disiapkan dan dikoordinasikan oleh Bappenas dengan tidak menggunakan skenario business as usual, tetapi menggeser ekonomi dari mengandalkan sektor ekstraktif ke pengetahuan yang inovatif, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas kepada industri bernilai tambah,” ucapnya.
“Dalam RPJMN 2020-2024, transformasi digital diarusutamakan agar dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor serta didukung dengan perluasan infrastruktur digital dan penguatan ekosistem digital. Bappenas sedang menyiapkan masterplan pengembangan industri digital Indonesia yang kami arahkan untuk mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka penguatan pasokan dan konsumsi produk industri digital secara nasional. Transformasi digital akan diarahkan untuk menjadi pengungkit ekonomi nasional sekaligus ekonomi yang produktif dan inklusif,” ungkapnya.
