Pemerintah Siapkan Petugas Khusus Layani Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta — Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji terus ditunjukkan secara konkret. Tahun ini, perhatian khusus diberikan kepada jamaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, yang masuk dalam kategori rentan dalam pelaksanaan ibadah haji.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan 183 petugas khusus untuk memastikan kelancaran ibadah bagi jamaah lansia dan disabilitas. Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas, dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH) PPIH Arab Saudi, Suviyanto, mengatakan ratusan petugas ini akan tersebar di tiga daerah kerja utama.

“Sebanyak 183 petugas ini disebar pada tiga daerah kerja, yaitu Makkah di sekitar Masjidil Haram, Madinah di sekitar Masjid Nabawi, dan Daker Bandara,” ujarnya.

Meskipun rasio petugas dan jamaah masih belum ideal, yakni 1 petugas melayani 259 jamaah lansia atau disabilitas, Suviyanto menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya maksimal dalam memberikan pendampingan.

“Kami menyadari rasio ini belum seimbang. Namun demikian, kami tetap memaksimalkan tenaga yang ada agar para jamaah lansia tetap mendapatkan layanan yang layak dan manusiawi,” tambahnya.

Upaya ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi Nasional Disabilitas (KND). Wakil Ketua KND, Deka Kurniawan, menyampaikan penghargaan atas respons cepat dan kepekaan petugas di lapangan, khususnya di Daerah Kerja (Daker) Madinah.

“Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tapi wujud nyata dari kepedulian dan rasa kemanusiaan yang tinggi,” kata Deka.

Ia menyoroti tindakan-tindakan sederhana namun penuh makna yang dilakukan petugas, seperti menenangkan, memberi makan, hingga memijit jamaah yang stres atau mengalami kepanikan.

“Ini bentuk perhatian personal yang sangat berarti. Inisiatif seperti ini adalah kemajuan besar yang harus kita apresiasi,” ujarnya.

Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M. Hanafi, menambahkan bahwa kehadiran jamaah lansia dan disabilitas sejatinya adalah sumber keberkahan dalam ibadah haji.

“Pelayanan terbaik bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas merupakan sumber keberkahan. Mereka adalah duafa yang memerlukan dukungan dari sekitarnya,” kata Muchlis.

Menurutnya, kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas tidak hanya membutuhkan pelayanan logistik, tapi juga empati dan pendampingan yang manusiawi.

“Karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka. Ini adalah bentuk ibadah juga bagi kita yang melayani,” tegasnya.

Langkah konkret pemerintah ini sejalan dengan semangat Haji Ramah Lansia yang diusung tahun ini. Di tengah tantangan suhu tinggi dan mobilitas yang tinggi di Tanah Suci, keberadaan petugas khusus menjadi penopang penting agar jamaah tetap dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan aman dan khusyuk.

Dari tahun ke tahun, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam aspek pelayanan ibadah haji, khususnya kepada kelompok rentan. Pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan inklusif telah menjadi wajah baru dalam tata kelola haji nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mengembangkan pelatihan bagi petugas haji agar memiliki kepekaan sosial dan keterampilan menghadapi situasi krisis, terutama bagi lansia dan disabilitas. Pelayanan bukan sekadar tugas administratif, tetapi panggilan kemanusiaan yang harus dijalankan dengan sepenuh hati.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tak hanya menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan haji, tetapi juga menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi setiap warganya di Tanah Suci.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini