MATA INDONESIA, JAKARTA – Program Tol Laut diluncurkan 2015 sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H Purnomo mengatakan bahwa Tol Laut juga bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan (3TP).
“Tol Laut mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Hal ini sangat membantu distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah 3TP yang selama ini tidak tersentuh oleh moda angkutan darat dan udara,” kata Agus Purnomo, Senin, 26 April 2021.
Dalam menjalankan Tol Laut, ratusan kapal sudah disiapkan, di antaranya 26 kapal PSO penumpang, 113 kapal sabuk nusantara, dan 20 kapal Rede. Dengan meningkatnya konektivitas antar daerah melalui Tol Laut, maka disparitas harga terutama kebutuhan pokok di wilayah Barat dan Timur Indonesia tidak lagi terjadi.
“Dari pelabuhan dan kapasitasnya, kami menyiapkan pelabuhan-pelabuhan agar siap disinggahi, baik untuk bongkar muat, pengamanan, dan lain-lain. Upaya Pemerintah untuk memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat di daerah 3TP pun benar-benar dirasakan,” tuturnya.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Nunukan, Capt. Yohanis Tedang mengatakan bahwa Pelabuhan Nunukan merupakan gerbang masuk untuk mengirim kebutuhan pokok dan bahan bangunan bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Sebagaimana diketahui, hampir sebagian besar kebutuhan masyarakat Indonesia yang tinggal di Nunukan berasal dari Tawao, Malaysia. Untuk itu, dengan adanya Tol Laut, maka warga Indonesia di perbatasan tak lagi bergantung pada negara tetangga.
