MataIndonesia, MIMIKA — Tokoh adat dan tokoh agama di wilayah Pegunungan Papua mengecam penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan dari Suku Amungme di Distrik Jila, Kabupaten Mimika oleh OPM Kodap III Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya. Mereka menilai tindakan terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dan hanya menambah penderitaan masyarakat di wilayah konflik.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), Menuel John Magai, mengatakan penyanderaan tersebut telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Menurut dia, perempuan dan anak-anak harus mendapatkan perlindungan, bukan dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata.
“Penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan Amungme di Distrik Jila telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Tidak ada alasan politik yang dapat membenarkan tindakan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Menuel dalam pernyataannya.
Menuel menegaskan masyarakat adat Suku Amungme menolak keberadaan aktivitas kelompok bersenjata yang dinilai mengancam keamanan warga. Ia bahkan menyatakan kesiapan masyarakat adat untuk melawan aktivitas TPNPB-OPM di wilayah adat mereka.
“Kami menolak dan siap memerangi segala aktivitas TPNPB-OPM di seluruh wilayah masyarakat adat Suku Amungme. Tanah adat bukan tempat bagi kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat,” ujarnya.
Kecaman serupa disampaikan Tokoh Gereja Injili Puncak Jaya, Kirenius Telenggen. Ia menilai dugaan penyanderaan masyarakat sipil di Jila merupakan tindakan yang tidak dapat diterima oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat.
“Untuk kejadian penyanderaan masyarakat sipil di Distrik Jila itu tidak bisa diterima oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kami mengharapkan kejadian demikian tidak terulang lagi,” kata Kirenius.
Ia menambahkan, pemerintah daerah, tokoh gereja, dan tokoh masyarakat perlu memperkuat komitmen bersama untuk mencegah kembali terjadinya kekerasan terhadap warga sipil.
“Bupati dan pemerintah daerah, tokoh gereja dengan tegas berkomitmen bahwa kejadian-kejadian seperti itu tidak bisa diterima lagi!” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Suku Moni Kabupaten Mimika, Benyamin Hanau, meminta kelompok TPN OPM menghentikan tindakan kekerasan yang menyasar masyarakat sipil. Ia mempertanyakan perjuangan yang justru menempatkan perempuan, ibu hamil, dan warga tidak bersenjata sebagai korban.
“Saya mengimbau kepada pihak TPN OPM, kamu berjuang kah? Tapi kamu bunuh mama-mama dan ibu hamil, kamu sandera dan bunuh. Kelakuan-kelakuan yang tidak manusiawi itu lebih baik di-stop sudah,” kata Benyamin.
Benyamin menegaskan Papua harus menjadi ruang aman bagi seluruh masyarakat. “Tanah Papua ini tanah suci, surga kecil yang jatuh ke Bumi. Stop cara-cara seperti ini. Tidak benar!” tegasnya.
Para tokoh tersebut menyerukan agar keselamatan warga sipil menjadi prioritas dan setiap persoalan diselesaikan tanpa penyanderaan maupun kekerasan.