Tokoh Adat Asmat Nilai KKB Layak Dilabeli Kelompok Separatis dan Teroris Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, ASMAT – Kepala Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat Willy Samberubun menilai kebijakan pemerintah mengubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua adalah langkah yang tepat.

“Mereka (KSTP) itu sudah sangat meresahkan semua kalangan. Tidak hanya pendatang, kami yang OAP juga merasa tidakan mereka sudah di luar kemanusiaan sehingga perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah pusat kepada KSTP yang sudah melakukan hal-hal yang merugikan kita orang Papua,” katanya, Minggu 22 Agustus 2021.

Ia juga menilai bahwa secara hukum, semua tindakan KSTP terbukti salah sehingga perlu diberantas oleh pihak keamanan, TNI-Polri. “Mereka itu orang orang yang menolak NKRI. Pada umumnya kami masyarakat pantai mendukung tindakan pemerintah RI melabeli KKB menjadi KSTP,” ujarnya.

Selain itu, Willy juga mengapresiasi upaya pemerintah memperpanjang kebijakan otsus di Papua. Ia pun berharap kebijakan ini bisa membantu mengangkat taraf hidup masyarakat Asmat, terutama yang mendiami Kampung Bis Agats.

“Di sini, kebanyakan mata pencarianya adalah berdagang (pendatang), sehingga sebaiknya otsus di kampung kami ini dapat bekerja sama dengan pedagang yang ada di sekitar kampung Bis Agats. Sehingga para pedagang yang mayoritas adalah pendatang juga merasa di sejahterakan,” katanya.

Ia pun meminta agar kebijakan Otsus harus disosialisasi secara luas agar masyarakat paham tentang kebijakan tersebut yang dibaut untuk kebutuhan masyarakat. Pemerintahan daerah juga dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang program program pemerintah yang memakai dana otsus.

“Seperti yang kami sudah rasakan adalah pembangunan gereja di Kampung Bis Agats menggunakan dana otsus, pembagian alat kerja laut (perahu dan jaring) dan pembangunan rumah bagi masyarakat OAP,” ujarnya.

Terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan, ia juga menyampaikan dukungannya. Namun, ia berharap agar semua pihak perlu mengkaji berbagai aspek sebelum memutuskan untuk melakukan pemekaran wilayah.

“Perlu mengkaji kembali pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga tepat pada sasaran dan mensejahterakan masyarakat,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini