Tiba-Tiba Presiden Jokowi Ingatkan Pejabat Pemerintah Berbahasa Ibu, Ini Sebabnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Hari Minggu 21 Februari 2021, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pejabat pemerintah Indonesia untuk menggunakan bahasa ibu sehari-hari, sebab tanggal ini merupakan Hari Bahasa Ibu Internasional. Meski begitu, Jokowi juga mengingatkan kita semua dipersatukan oleh Bahasa Indonesia.

“Pejabat pemerintah Indonesia. Untuk Anda semua di seluruh Tanah Air: pripun kabare? Indonesia sungguh kaya akan keragaman, dihuni lebih seribu suku bangsa yang berbicara dalam lebih 700 bahasa daerah dan bahasa ibu. Semuanya dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Masihkah Anda berbahasa ibu sehari-hari?” begitu sapaan Jokowi, Hari Minggu ini.

Hari Bahasa Ibu Internasional diselenggarakan setiap 21 Februari untuk mempromosikan kesadaran dari linguistik dan keanekaragaman budaya untuk mempromosikan multibahasa.

Pertama kali peringatan itu diumumkan UNESCO pada 17 November 1999 dan secara resmi diakui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan diadopsinya resolusi PBB 56/262 pada tahun 2002.

Hari Bahasa Ibu adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas “untuk mempromosikan pelestarian dan perlindungan semua bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dunia.”

Ide merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional adalah inisiatif dari Bangladesh. Pada tanggal yang sama orang-orang Bangladesh (waktu itu Pakistan timur) memperjuangkan pengakuan atas bahasa Bangla.

Ketika Pakistan dibentuk pada tahun 1947, ia memiliki dua bagian geografis yang terpisah: Pakistan Timur (saat ini dikenal sebagai Bangladesh) dan Pakistan Barat (saat ini dikenal sebagai Pakistan).

Kedua bagian itu sangat berbeda satu sama lain dalam pengertian budaya, bahasa, dll. Kedua bagian itu juga dipisahkan oleh India di antaranya.

Pada tahun 1948, Pemerintah Pakistan saat itu mendeklarasikan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa nasional Pakistan meskipun bahasa Bengali atau Bangla digunakan oleh mayoritas orang yang menggabungkan Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) dan Pakistan Barat (sekarang Pakistan).

Rakyat Pakistan Timur memprotes, karena mayoritas penduduk berasal dari Pakistan Timur dan bahasa ibu mereka adalah Bangla. Mereka menuntut Bangla menjadi setidaknya salah satu bahasa nasional, selain Urdu.

Permintaan itu pertama kali diajukan oleh Dhirendranath Datta dari Pakistan Timur pada tanggal 23 Februari 1948, di Majelis Konstituante Pakistan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini