MATA INDONESIA, DOHA – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kabarnya menolak menyetujui keberangkatan pesawat sewaan dari Afghanistan yang dapat mengevakuasi warga AS dan para pengungsi. Kabar ini terungkap dari email yang bocor yang diperoleh Fox News.
Berdasarkan pengacara yang juga merupakan mantan Marinir AS, Eric Montalvo, ia telah mengatur serangkaian penerbangan evakuasi dari Afghanistan. Namun, Departemen Luar Negeri AS (DOS) tidak memberikan persetujuan.
“DOS (Departemen Luar Negeri) tidak akan memberikan persetujuan, tetapi kami akan memberikan ‘tidak keberatan’ kepada pemerintah negara tujuan melalui Kedutaan Besar AS di negara itu,” demikian pernyataan Montalvo dalam email tersebut, melansir New York Post.
Pekan lalu, firma hukum Montalvo telah menyewa penerbangan untuk 300 warga Afghanistan yang mendarat di Doha, Qatar, pada 31 Agustus. Penerbangan itu dilaporkan menyebabkan kekhawatiran di antara personel diplomatik dan militer AS.
Sejak penarikan militer AS dari Afghanistan berakhir 30 Agustus, warga sipil dan kelompok nirlaba telah bergegas untuk mengatur transportasi keluar dari wilayah yang dikuasai Taliban untuk puluhan warga AS dan diperkirakan ribuan warga Afghanistan yang membantu pasukan NATO pimpinan AS selama perang.
Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki berpendapat pekan lalu bahwa gagasan bahwa pemerintahan Joe Biden menghentikan inisiatif semacam itu tidak benar. “Siapa pun yang menyarankan kami untuk mencegah penerbangan ini, itu tidak akurat,” katanya saat pengarahan (2/9).
“Kami tidak dapat mencegah penerbangan charter lepas landas, tetapi yang penting untuk dipahami orang-orang adalah di mana kami memiliki kekhawatiran, dan itulah fakta bahwa kami tidak memiliki sarana yang dapat diandalkan untuk mengonfirmasi detail dasar penerbangan charter — termasuk siapa mungkin mengatur mereka, jumlah warga AS dan kelompok prioritas lainnya di dalam pesawat, keakuratan manifes dan di mana pesawat dapat mendarat, protokol keamanan apa yang mereka lakukan,” tutur Psaki.
“Kami tahu ISIS-K memiliki minat besar dalam serangan terhadap target penerbangan dan personel kami di pangkalan militer kami dan ini adalah salah satu risiko yang kami perhitungkan,” sambungnya.
