MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk mengendalikan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogya menyiapkan sejumlah langkah.
Langkah tersebut antara lain meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogya, Sumadi, menilai tingkat inflasi di Yogya yang paling besar dipengaruhi indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Termasuk kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng yang salah satu sebabnya terkendala pasokan dari Semarang.
“Untuk mengendalikan inflasi ini perlu kerja sama antarpemangku kepentingan dan antar daerah,” kata Sumadi yang dikutip Minggu 21 Agustus 2022.
Pemkot Yogyakarta telah menetapkan keputusan Walikota Yogyakarta No 169 tahun 2022 tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024.
Keputusan itu memuat strategi kunci 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Empat strategis itu dijabarkan dalam program kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi di beberapa perangkat daerah Pemkot Yogya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Pemkot Yogya, Raden Roro Andarini, menyampaikan tujuan kegiatan FGD itu untuk monitoring dan evaluasi terhadap tingkat inflasi di Kota Jogja.
Di samping itu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah Pemkot Yogya dengan stakeholder terkait.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Jogja Aman Yuriadijaya selaku keynote speaker FGD mendorong TPID agar membuat kebijakan pengendalian inflasi daerah secara jangka panjang.
Produk riset dari Bank Indonesia terkait inflasi daerah bisa menjadi dasar menyiapkan peta jalan pengendalian inflasi daerah jangka panjang. Misalnya perilaku mahasiswa yang indekos yang bisa mempengaruhi inflasi dan kebutuhan wisatawan di Yogya.
Muhamad Fauzul Abraar
 Kota Yogya menyiapkan sejumlah langkah. Langkah tersebut antara lain.){kind=link}