Tekan Angka Positif Covid-19, Muslim di Bali Dilarang Salat Ied di Lapangan atau di Masjid

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemprov Bali melarang umat muslim salat ied di lapangan dan masjid. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran covid-19 di wilayah pulau dewata.

Saat ini penularan virus covid-19 di Bali relatif sedang. Dari sembilan daerah, delapan di antaranya berstatus zona orange dan satu kabupaten berstatus zona merah.

“Meneruskan Surat Edaran Menteri Agama RI, kepada seluruh tokoh agama, khususnya rekan-rekan kita di muslim untuk bisa taat,” ujar Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin.

Intinya, kata dia, regulasi ini mempertimbangkan tingkat penularan virus corona di Bali. Esensi serupa juga terkandung dalam SE Mendagri yang mengimbau umat muslim untuk tidak melaksanakan halal bihalal. Termasuk tidak melakukan silaturahmi dan open house secara tatap muka.

Dia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan dalam jaringan. Soal shalat Ied, semasih tingkat penularan korona di Bali sedang bahkan tinggi, pola ini akan tetap berlaku.

Rentin menyebut tidak mentolerir kegiatan berjamaah kala perayaan Idul Fitri. Dia menegaskan kegiatan tetap tidak dibolehkan meski berlangsung di lapangan, apalagi di masjid.

Guna menekan potensi pelanggaran, pihaknya telah melakukan pendekatan kepada tokoh agama, khususnya tokoh muslim agar ikut mendukung tertibnya perayaan Idul Fitri kala pandemi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini