MATA INDONESIA, JAKARTA-Kebijakan larangan mudik lebaran yang dilakukan pemerintah dinilai Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, berpotensi menggairahkan perekonomian di ibu kota dan sekitarnya.
Menurut dia, kondisi ekonomi yang mulai membaik ditambah peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki kemampuan membayar tunjangan hari raya (THR) serta ASN, TNIPolri dan pensiunan, membuat daya beli masyarakat meningkat.
“Biasanya uang mengalir ke daerah tujuan mudik, namun karena larangan mudik maka uang tersebut berpotensi beredar di Jakarta dan sekitarnya,” kata dia.
Sarman mengatakan warga Jakarta yang tidak pulang kampung bakal ramai mengunjungi mal, hotel, restoran, kafe, pusat hiburan/wisata seperti Ancol, TMII, KB Ragunan, Monas, Kota Tua dan Kepulauan Seribu dan kawasan lain sekitar Bodetabek.
Hal itu mendorong transaksi ekonomi yang signifikan yang menggairahkan perekonomian Jakarta dan sekitarnya. Sarman mengungkapkan setiap tahun biasanya sekitar 7 juta orang atau setara 2,5 juta keluarga warga Jabodetabek mudik ke kampung halaman dan mengalirkan uang ke daerah mencapai Rp10 triliun.
Namun, tahun ini keluarga di kampung hanya menerima kiriman uang lebaran karena adanya larangan mudik. Untuk mengisi liburan Idul Fitri tahun ini, warga Jabodetabek bakal mengunjungi berbagai tempat santai bersama keluarga dan diperkirakan terjadi perputaran uang sebesar Rp 1,25 triliun dengan asumsi per keluarga membelanjakan paling sedikit Rp 500 ribu selama liburan Idul Fitri 1442 H.
Perputaran tersebut meningkatkan konsumsi rumah tangga dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan nasional.
Data Bank Indonesia menyebutkan peredaran uang dalam bentuk uang tunai selama masa Idul Fitri 1442 di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar Rp 152,14 triliun, meningkat sebesar 39,33 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 109,20 triliun.
Jika perputaran uang ini terealisasi selama masa Idul Fitri maka sangat efektif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok diangka 7 persen,naik signifikan dari kuartal I-2021 yang masih minus 0,74 persen.
Dirinya berharap pemerintah dapat mempersiapkan satgas atau petugas keamanan untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan pemberian sanksi bagi pengunjung yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat yang berpotensi bakal ramai dikunjungi seperti mal dan pusat wisata.
“Kita harus pastikan bahwa paska libur Idul Fitri tidak terjadi lonjakan penyebaran Covid-19 yang nantinya akan dapat mengganggu berbagai aktivitas bisnis dan perekonomian,” katanya.
 DKI Jakarta Sarman Simanjorang, berpotensi menggairahkan perekonomian di ibu kota dan sekitarnya.){kind=link}