Perekonomian Makin Moncer di Tengah Larangan Mudik Lebaran

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kebijakan larangan mudik lebaran yang dilakukan pemerintah dinilai Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, berpotensi menggairahkan perekonomian di ibu kota dan sekitarnya.

Menurut dia, kondisi ekonomi yang mulai membaik ditambah peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki kemampuan membayar tunjangan hari raya (THR) serta ASN, TNIPolri dan pensiunan, membuat daya beli masyarakat meningkat.

“Biasanya uang mengalir ke daerah tujuan mudik, namun karena larangan mudik maka uang tersebut berpotensi beredar di Jakarta dan sekitarnya,” kata dia.

Sarman mengatakan warga Jakarta yang tidak pulang kampung bakal ramai mengunjungi mal, hotel, restoran, kafe, pusat hiburan/wisata seperti Ancol, TMII, KB Ragunan, Monas, Kota Tua dan Kepulauan Seribu dan kawasan lain sekitar Bodetabek.

Hal itu mendorong transaksi ekonomi yang signifikan yang menggairahkan perekonomian Jakarta dan sekitarnya. Sarman mengungkapkan setiap tahun biasanya sekitar 7 juta orang atau setara 2,5 juta keluarga warga Jabodetabek mudik ke kampung halaman dan mengalirkan uang ke daerah mencapai Rp10 triliun.

Namun, tahun ini keluarga di kampung hanya menerima kiriman uang lebaran karena adanya larangan mudik. Untuk mengisi liburan Idul Fitri tahun ini, warga Jabodetabek bakal mengunjungi berbagai tempat santai bersama keluarga dan diperkirakan terjadi perputaran uang sebesar Rp 1,25 triliun dengan asumsi per keluarga membelanjakan paling sedikit Rp 500 ribu selama liburan Idul Fitri 1442 H.

Perputaran tersebut meningkatkan konsumsi rumah tangga dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan nasional.

Data Bank Indonesia menyebutkan peredaran uang dalam bentuk uang tunai selama masa Idul Fitri 1442 di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar Rp 152,14 triliun, meningkat sebesar 39,33 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 109,20 triliun.

Jika perputaran uang ini terealisasi selama masa Idul Fitri maka sangat efektif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok diangka 7 persen,naik signifikan dari kuartal I-2021 yang masih minus 0,74 persen.

Dirinya berharap pemerintah dapat mempersiapkan satgas atau petugas keamanan untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan pemberian sanksi bagi pengunjung yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat yang berpotensi bakal ramai dikunjungi seperti mal dan pusat wisata.

“Kita harus pastikan bahwa paska libur Idul Fitri tidak terjadi lonjakan penyebaran Covid-19 yang nantinya akan dapat mengganggu berbagai aktivitas bisnis dan perekonomian,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini