Teganya, Lagi Pandemi Anak Buah Gubernur Anies PHK Pekerja Ambulans dan Tak Diberi Insentif

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Jokowi sudah mewanti-wanti agar tidak ada PHK, tetapi anak buah Gubernur Anies Baswedan justru memecat tiga pekerja ambulans di tengah pandemi Covid19 ini. Mereka juga tidak terlindungi, karena Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak melakukan testing berkala.

Akibatnya Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PP AGD) menggelar demonstrasi di depan kantor Anies, Kamis 22 Oktober 2020.

Mereka adalah pegawai non-PNS dari PPAGD Dinkes DKI Jakarta yang menuntut tidak ada PHK di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Selain berseragam biru, tampak beberapa di antara peserta unjuk rasa mengenakan alat pelindung diri (APD) berwarna putih.

Mereka meminta Dinkes mempekerjakan kembali tiga orang yang dipecat pejabat ambulans gawat darurat Dinkes DKI Jakarta.

Pengurus PP AGD DKI Jakarta, Abdul Adjis mengatakan bulan Oktober ini ada 3 pegawai AGD DKI Jakarta yang sudah di-PHK selama masa pandemi.

Para pekerja ambulans itu juga menuntut pemberian insentif karena dijanjikan Pemprov DKI seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 23 Tahun 2020 mengatur pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di tengah pandemi Covid19.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini