Tegang dengan Australia, Kehidupan Warga Timor Leste Makin Terpuruk

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Meski banyak penyangkalan, namun fakta bahwa kondisi Timor Leste semakin terpuruk tidak bisa ditutupi. Apalagi negara baru itu kini harus bersitegang dengan “sahabat” yang “memerdekakannya,” Australia.

Ngototnya Australia soal batas laut dengan Timor Leste dinilai demi menguntungkan negara Kangguru itu, bukan dalam kerangka win-win.

Alhasil, seperti dilansir Macan Idealis, Dilli dan Canberra tidak bisa menyelesaikan masalah itu lebih dari 10 tahun meski sudah minta campur tangan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda.

Sampai akhirnya, pada 2017 Timor Leste dengan tegas menyatakan ingin mengakhiri perjanjian Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) yang dinilai tidak menguntungkannya dalam hal pembagian minyak di Celah Timor.

Dikutip dari BBC perjanjian itu sebenarnya membagi pengelolaan minyak dan gas bumi di situ. Namun, Timor Leste seperti tidak enak hati ketika Australia menetapkan wilayah pembagiannya lebih besar. Bagaimana pun juga Bumi Lorosae tidak bisa menghilangkan hutang budi negeri Kangguru yang mati-matian melepaskannya dari NKRI.

Terancam kehilangan pendapatan dari minyak, Timor Leste juga memunculkan fakta belum bisa menyejahterakan rakyatnya seperti dituturkan Nyonya Domingos yang sempat dikutip antaranews.com.

Nyonya Domingos menilai kemerdekaan Timor Leste hanya untuk beberapa kelompok masyarakat tertentu saja.

Menurutnya, kehidupan nyata masyarakat Timor Leste di berbagai pelosok desa kini semakin memprihatinkan. Kehidupan mereka juga diwarnai ketidakstabilan keamanan, terutama di wilayah yang jauh dari Dili.

Hampir setiap hari terjadi pertikaian yang bisa memakan korban jiwa. Banyak pengusaha Indonesia pada 2006 yang memilih meninggalkan Bumi Lorosae karena kerusuhan pada April tahun itu.

Rawannya aksi kriminal di negara tetangga tersebut, seperti dilansir florestpost.co, membuat Pemerintah Kabupaten Atambua memperketat keamanan perbatasan dua tahun lalu.

Warga Timor Leste banyak mencuri ternak, sepeda motor bahkan pernah menyandera warga Indonesia di Laktutus yang juga berada di perbatasan dengan Timor Leste. Pendeta dan warga setempat meminta keamanan perbatasan itu ditingkatkan, bahkan dibangun pos perbatasan di Laktutus.

Selain tingkat kriminalitas tinggi, Nyonya Domingos mengungkapkan fasilitas kesehatan di negeri baru itu juga tidak memadai, sehingga masyarakat yang mampu memilih berobat ke Kupang, Ibu Kota Nusa Tenggara Timur.

Dapat dibayangkan bagaimana terasa keterpurukan masyarakat yang merasakan begitu besar perubahan dari kemerdekaan negara Timor Leste ini. Semoga masalah dan beban yang dihadapi semakin hilang dan kondisi negara Timor Leste ini segera membaik. (Reporter: Budiyani Rahmawati)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini