MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut masalah Natuna sangat bergantung pada politisi di DPR untuk mengamankan kebijakan yang pernah dibuatnya.
Menurut Susi, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada “transhipment” (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global.
“Untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna,” kata Susi di Jakarta yang dikutip Selasa 21 Januari 2020.
Menurut dia, membutuhkan politisi yang bermental negarawan untuk mengamankan kebijakannya tersebut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk memaksimalkan pemberdayaan sumber daya laut Natuna.
Sedangkan, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna.
