Supaya Aman dari Covid-19, Semua Penonton PON Papua Wajib Divaksin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Perhelatan PON XX Papua 2021 diperkirakan akan dihadiri penonton. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah pun menganjurkan semua orang yang ingin menyaksikan pertandingan PON Papua wajib divaksin.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “*enonton yang belum vaksin tidak boleh masuk mengikuti PON. Karena itu masyarakat harus siap untuk divaksin segera,” katanya dalam keterangan pers, Minggu 5 September 2021.

Ia juga mengungkapkan bahwa capaian vaksinasi hingg 2 September 2021, penyuntikan Dosis-1 di Papua sebesar 18,03 persen (masih di bawah capaian nasional 31,32%). Sementara itu, untuk 5 Kab/Kota yang terkait penyelenggaraan PON, minimal sudah harus 70% persen.

“Dosis-1 sebelum PON dimulai, dan Dosis-2 akan segera dikebut,” ujarnya.

Hal ini disampaikan oleh Airlangga saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah, Ketua DPRP, Forkompimda, dan Kepala OPD Provinsi Papua, serta para Bupati/ Walikota bersama Forkompimda Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua yang dilaksanakan secara virtual, di Jayapura pada Sabtu 4 September 2021.

Sementara yang hadir secara fisik dalam Rakor tersebut yakni Menteri Perindustrian, Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19, Pimpinan Komisi IX DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Ketua DPRD Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra, Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan Walikota Jayapura.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Membangun Resiliensi: Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Jawaban atas Online Scam Keuangan

*) Oleh: Arga PrasetyaTransformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakatIndonesia. Berbagai layanan keuangan kini semakin mudah diakses, transaksiberlangsung lebih cepat, dan inklusi keuangan terus meningkat seiringberkembangnya teknologi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantanganbaru berupa meningkatnya ancaman online scam yang semakin canggih dan sulitdideteksi. Dalam konteks inilah, upaya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan(OJK) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang layak didukung demi menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungimasyarakat dari kejahatan digital.Lebih jauh, peringatan OJK mengenai semakin kompleksnya online scam menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi sekadar berupa penipuankonvensional yang menyasar individu. Kejahatan digital kini berkembang menjadijaringan kriminal terorganisasi yang berkaitan erat dengan pencucian uang, pemanfaatan rekening penampung, hingga operasi lintas negara. Situasi tersebutmenuntut pendekatan yang lebih komprehensif karena setiap transaksi ilegal dapatmenjadi bagian dari rantai kejahatan keuangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemberantasan online scam harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalammemperkuat ketahanan ekonomi nasional.Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and...
- Advertisement -

Baca berita yang ini