MATA INDONESIA, JAKARTA – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya dinikmati 20 persen oleh masyarakat miskin. Sedangkan 80 persen sisanya dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas. ”Subsidi itu yang mau diberdayakan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. Kemudian bagaimana narasi tentang subsidi itu dibentuk dalam kebijakan yang pas,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah lewat keterangannya kepada Mata Indonesia News, Selasa 30 Agustus 2022.
Berdasarkan data Said mengatakan, bantuan sosial (Bansos) sebagai kompensasi dari pengalihan subsidi dari pemerintah hanya dirasakan manfaatnya oleh 34 persen masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan, 65 persen masyarakat lainnya yang membutuhkan tidak merasakan manfaat dari bantuan sosial tersebut.
”Padahal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah bolak-balik dinyatakan oleh pemerintah itu sudah reliable. Kita ingin fokus, kita tidak pernah mengatakan menaikkan subsidi tetapi menyesuaikan subsidi, dari subsidi energi ke non-energi,” ujarnya.
Selain subsidi yang tidak tepat sasaran, Said mengatakan, terdapat kompensasi BBM yang sangat besar, khususnya untuk jenis Pertamax RON 92. Dia menilai kompensasi energi untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo untuk masyarakat mampu juga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi. ”Padahal kalau kompensasi ini berkurang 50 persen, mungkin BBM kita subsidinya tidak sebesar ini. Dan kemudian kita alihkan ke subsidi non-energi,” ujarnya.
Dengan adanya pengalihan subsidi tepat sasaran ini, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki daya beli, sehingga bukan semata-mata subsidi itu dinaikkan untuk kepentingan fiskal karena menggerogoti APBN. ”Tetapi juga untuk mengalihkan sebagian dari energi ke non-energi. Serta dipastikan untuk mengurangi kompensasinya,” ungkapnya.
