Sri Mulyani Jelaskan Penyebab Pemerintah Terpaksa Lepas Sebagian Subsidi BBM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun media sosialnya mengungkapkan alasan Indonesia harus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak dunia sedang turun.

Dia juga menegaskan akan terus memantau situasi inflasi yang diakibatkan kenaikan harga BBM tersebut.

Menurut Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, karena kita mengacu pada skenario Indonesian Crude Price (ICP) atau harga patokan minyak mentah Indonesia.

Saat ini ICP telah mencapai 99 dolar AS per barel sehingga subsidi tidak bisa lagi di angka Rp 502 triliun, tetapi Rp 653 triliun.

Seandainya ICP mencapai 85 dolar AS per barel, beban subsidi juga tidak bisa kurang dari Rp 502 triliun.

“Bertambah menjadi Rp 640 Triliun,” ujar Sri Mulyani yang dikutip Minggu 4 September 2022.

Dia menegaskan akan terus memantau perkembangan ICP yang amat dipengaruhi suasana geopolitik dan proyek ekonomi dunia yang masih dinamis.

Ani juga terus memantau dampak kenaikaan harga BBM kepada inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan angka kemiskinan.

Dia memperkirakan bantuan sosial tambahan senilai Rp 24,1 triliun bisa menahan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mengingatkan anggaran subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp 502,4 triliun sudah tiga kali mengalami kenaikan.

Alokasi awal Rp 152,5 triliun, tetapi seiring kondisi harga minyak dunia justru memberikan kesenjangan antara harga pasar dengan harga keekonomian.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini