MATA INDONESIA, KOLOMBO – Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat publik nasional, menyusul protes keras atas krisis ekonomi terburuk di negara itu dalam beberapa dekade terakhir.
Presiden Rajapaksa mengatakan dalam pemberitahuan lembaran pemerintah bahwa ia mengambil keputusan demi kepentingan keamanan publik, perlindungan ketertiban umum, dan pemeliharaan pasokan dan layanan penting.
Sebagaimana diketahui pada Kamis (31/3) ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan militer di luar kediaman Presiden Rajapaksa di pinggiran ibukota, Kolombo.
Polisi menangkap 53 orang dan memberlakukan jam malam di dan sekitar wilayah Kolombo pada Jumat (1/4) untuk menahan protes sporadis yang pecah akibat krisis ekonomi, yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan barang-barang lainnya.
Negara kepulauan di Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta orang itu juga menghadapi pemadaman bergilir hingga 13 jam sehari saat pemerintah berjuang mengamankan devisa untuk membayar impor bahan bakar.
Industri pariwisata negara yang menguntungkan dan pengiriman uang pekerja asing telah dilemahkan oleh pandemi, dan keuangan publik semakin terpukul oleh pemotongan pajak besar yang dijanjikan oleh Presiden Rajapaksa selama kampanye pemilihannya tahun 2019.
Warga Sri Lanka dihadapi kekurangan dan inflasi yang melonjak, setelah negara itu secara tajam mendevaluasi mata uangnya pada Maret atau menjelang pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional untuk program pinjaman.
Aliansi 11 partai politik telah mendesak Presiden Rajapaksa membubarkan kabinet dan membentuk pemerintahan dengan semua pihak untuk menangani krisis – di negara di mana India dan Cina bersaing untuk membangun pengaruh.
Polisi Sri Lanka menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa di dekat kediaman Presiden Rajapaksa pada Kamis kemarin, setelah mereka membakar beberapa kendaraan polisi dan tentara.
Setidaknya dua lusin personel polisi terluka dalam bentrokan itu, kata seorang pejabat, yang menolak berkomentar mengenai jumlah pengunjuk rasa yang terluka, seperti dilansir The Guardian.
Menteri Pariwisata Sri Lanka, Prasanna Ranatunge memperingatkan protes semacam itu akan membahayakan prospek ekonomi.
“Masalah utama yang dihadapi Sri Lanka adalah kekurangan valas, dan protes seperti ini akan merugikan pariwisata dan memiliki konsekuensi ekonomi,” kata Menpar Prasanna Ranatuge.
Perwakilan PBB di negara itu, Hanaa Singer-Hamdy, menyerukan untuk menahan diri dari semua kelompok yang terlibat dalam bentrokan. “Kami memantau perkembangan dan prihatin dengan laporan kekerasan,” tulisnya di jejaring sosial, Twitter.