Sikap Ekonomi ASEAN di Tengah Perang Dagang yang Memanas

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANGKOK – Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, cukup terdampak dalam perang dagang yang kian memanas antara AS dan Cina. Tak ingin tenggelam dalam perseteruan orang lain, ASEAN pun segera bersikap tegas.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, para pemimpin negara-negara ASEAN berkomitme untuk sama-sama menguatkan ekonomi dan keamanan kawasan, sekaligus mempertegas posisi ASEAN di tengah perang tersebut.

“Kami juga mendukung kesimpulan dari negosiasi RCEP tahun ini,” ujar Ketua ASEAN tahun ini, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, dalam konferensi pers di sela-sela KTT ke-34 ASEAN, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019.

Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) itu disebut akan membantu ASEAN mengelola perubahan dan ketidakpastian di kawasan, terutama dalam hal ketegangan perdagangan antara mitra dagang penting ASEAN.

Menurut Prayut, dengan RCEP, ASEAN akan memiliki daya tawar untuk melakukan negosiasi karena ASEAN akan memiliki nilai tawar yang tinggi sebagai blok regional terbesar di dunia dengan 650 juta orang warga.

Prayut juga menyebut Thailand, Indonesia, Singapura dan Vietnam akan segera membahas masalah perang dagang AS-Cina dalam KTT G20 pekan depan. ASEAN juga menyetujui pendekatan bersama pada inisiatif Indo-Pasifik pada saat ketegangan AS-China meningkat dan memaksa negara-negara ASEAN untuk memihak.

RCEP merupakan gagasan untuk mengintegrasikan perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) ASEAN dengan enam negara mitra dagang, yakni China, Jepang, Korsel, India, Selandia Baru, dan Australia.

ASEAN sudah menjalin kerja sama perdagangan dengan enam negara itu, yakni ASEAN-China FTA, Kerja sama Kemitraan Ekonomi ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Australia-Selandia Baru FTA, dan ASEAN-India FTA.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini