Sempat Terhenti, Denkavkud Pussenkav AD Kembali Gelar Trilomba Ketangkasan Berkuda

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun terakhir ini membuat kegiatan, event dan kompetisi olahraga sempat terhenti.

Pasca suksesnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Papua beberapa waktu lalu membuat berbagai kompetisi olahraga muncul kembali sebagai bentuk meningkatnya semangat olahraga Tanah Air

Nah, salah satu yang muncul kembali adalah kompetisi olahraga berkuda yang diadakan Denkavkud Pussenkav AD. Kegiatan ini hasil kolaborasi dengan PP Pordasi dan memperebutkan Piala Bergilir Eventing KASAD CUP

Kompetisi Trilomba Ketangkasan Berkuda akan diadakan pada 8–12 Desember 2021 di Detasemen Kavaleri Berkuda Pussenkav AD, Parongpong, Bandung Barat. Terdiri tiga disiplin dari Equestrian yang akan dipertandingkan, Dressage (tunggang serasi), Cross Country dan Show Jumping (lompat rintangan).

Terselenggaranya kompetisi yang memperebutkan Piala KASAD ini merupakan kebangkitan kembali pembinaan olahraga berkuda Equestrian yang diinisiasi oleh TNI AD. ”Selaku Ketua Umum PP.Pordasi mengapresiasi terselenggara kembalinya KASAD CUP ini,” ujar Triwatty Marciano, Ketua Umum PP Pordasi.

Pertandingan ini akan diikuti atlet dari luar Denkavkud dan terbuka untuk umum.

Pada Rabu 1 Desember 2021, Ketua PP Pordasi Triwatty Marciano melakukan Koordinasi dan komunikasi dengan Dan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI A M Putranto dan Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpussenkav) Mayjen TNI Gunung Iskandar.
di Mako Kodiklat yang berada di Jalan Aceh, Bandung.

Triwatty berkunjung ke Mako Kodiklat bersama beberapa jajarannya, yakni Sekjen PP Pordasi Adinda Yuanita, Wakil Sekjen Dewi Anggraini dan Ketua Komisi Equestrian Brigjen TNI Mar Purn Ivan Ahmad Rizky Titus.

”Kami berkunjung menemui Dan Kodiklat dan Danpussenkav TNI AD dalam rangka membahas persiapan KASAD CUP 2021. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Letjen TNI AM Putranto dan Bapak Mayjen TNI Gunung Iskandar beserta jajarannya yang telah mempersiapkan kompetisi ini,” ujar Triwatty.

Ketua Umum PP Pordasi Triwatty Marciano melakukan pertemuan dengan Dan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI A M Putranto dan Danpussenkav Mayjen TNI Gunung Iskandar, di Mako Kodiklat, Jalan Aceh, Bandung, Jawa Barat pada 1 Desember 2021.
Ketua Umum PP Pordasi Triwatty Marciano melakukan pertemuan dengan Dan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI A M Putranto dan Danpussenkav Mayjen TNI Gunung Iskandar, di Mako Kodiklat, Jalan Aceh, Bandung, Jawa Barat pada 1 Desember 2021.

Rasa syukur juga disampaikan oleh Ketua Komisi Equestrian. Ia juga mengapresiasi atas dipertandingkannya cabang disiplin Eventing selain Dressage dan Show Jumping. Eventing tergolong jarang dipertandingkan di Tanah Air karena membutuhkan medan yang khusus.

”Eventing terdiri dari tiga disiplin olahraga ketangkasan berkuda / Equestrian yaitu sepasang atlit kuda dan rider nya harus mampu melakukan 3 disiplin Equestrian yaitu Dressage, Cross Country dan Show Jumping,” ujar Ivan Ahmad Rizky Titus.

Sudah beberapa tahun, KASAD CUP tidak diselenggarakan di Tanah Air. Awalnya, KASAD CUP diselenggarakan tahun 1986. Kompetisi ini pernah terhenti tahun 1998 dan baru tahun 2008 diadakan kembali.

Untuk tahun 2021 ini, karena pandemi Covid-19, pertandingan tidak akan dihadiri penonton. Namun tak usah khawatir. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform termasuk di sosial media.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini