 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) .){kind=link}
Mata Indonesia, Yogyakarta – Pernyataan Presiden Prabowo yang berencana akan mengakui Israel sebagai negara kemudian membuka hubungan diplomatik dengan syarat Palestina merdeka menuai pro kontra dari sebagian kalangan salah satunya Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) .
Menurut Ketua Aliansi Muda (AM) FUI DIY, Totok Abu Syaddad bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan mengenai pengakuan 2 negara yaitu Israel dan Palestina, perlu dikritisi supaya tidak menyimpang dari UUD 1945 dan juga sebagai negara non blok.
“Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto harus senantiasa menjalankan kewajiban dari amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah tegas menyatakan bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” ujarnya.
Sementara itu pihaknya juga menilai kompromi politik apapun yang berkaitan dengan Israel dan Palestina hanya bisa diterima jika tidak melegitimasi penjajahan dan tidak menyebabkan penghapusan hak rakyat Palestina atas tanah dan tempat sucinya. Selain itu, tidak melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan dari proses hukum dan tidak boleh mentolelir kejahatan perang (pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)).
“Pemerintah Indonesia tidak boleh terjebak politik dua negara yang akan melegitimasi penjajahan Israel sekaligus mengabaikan penderitaan dan hak asasi bangsa Palestina. Masjid Al Aqsa harus tetap berada di bawah otoritas Islam,” tegas Totok.
Pihaknya menyerukan kepada negara-negara muslim dan negara lain di dunia agar mengambil langkah proaktif dalam forum internasional dengan pendekatan damai namun tegas terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah Israel.
“Saat ini ormas muslim di DIY masih akan menunggu perkembangan dari pernyataan Presiden Prabowo tersebut terkait tindakan konkrit yang perlu diwaspadai bersama. Apabila Pemerintah Indonesia tetap menindaklanjuti atas pernyataan yang disampaikan tersebut maka akan menimbulkan gejolak besar dari berbagai ormas muslim baik di Yogyakarta maupun di Indonesia dan berpotensi terjadi aksi untuk mengecam langkah tersebut,” ungkap Totok.