Rektor Universitas Cendrawasih: Permasalahan di Papua Perlu Diselesaikan Secara Bermartabat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rektor Universitas Cendrawasih, Prof Dr Ir Apolo Safanpo menegaskan bahwa permasalahan kompleks yang terjadi di Papua sudah sepatutunya diselesaikan secara bermartabat. Dalam hal ini, ia memberikan contoh penyelesaian perselisihan yang terjadi di Kampung-kampung Papua yang bisa dijadikan referensi untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

“Perselisihan di kampung-kampung Papua bisa selesai karena ada pengakuan, rekonsiliasi atau saling memafkan, atau restistusi atau ganti rugi,” kata Prof Dr Ir Apolo Safanpo dalam Simposium Nasional bertajuk ‘Dialog Papua: Refleksi, Visi dan Aksi’ di Kanal Youtube HUMAS SIL dan SKSG UI, Senin 24 Mei 2021.

Maka, Rektor Universitas Cendrawasih ini menekankan agar ke depan, upaya penyelesaian konflik di Papua bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat.

“Harus dipikirkan bagaimana rekonsiliasi dan restitusi dalam kearifan lokal. Jadi intinya mengungkapkan kebenaran, saling memafkan, dan restitusi ini bisa menyentuh rasa keadilan, maka perlu menyelesaikan masalah Papua secara rekonsiliasi,” kata Prof Dr Ir Apolo.

Salah satu bentuk rekonsiliasi telah dikemukakan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu Prof Dr Cahyo Pamungkas. Ia menilai bahwa pendekatang lunak berbentuk dialog menjadi salah satu wujud menyelesaikan permasalahan di Papua dengan melibatkan semua pihak.

“Pendekatan dialog harus dilakukan secara inklusif , secara komperhensif dengan membahas agenda bersama dan punya legitimasi yang kuat dari beberapa pihak,” kata Prof Dr Cahyo Pamungkas.

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini