Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah. Besarnya kebutuhan dana dan ketersediaan lahan menjadi tantangan utama dalam implementasi program ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut bahwa angka backlog perumahan tinggi yakni sebesar 12,7 juta unit berdasarkan data Kementerian PUPR pada 2023.
“Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan sektor industri untuk ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat.
“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” tambahnya.
Dalam upaya menyukseskan program ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menugaskan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan perumahan.
“Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” ujar Hashim.
Selain bank BUMN, program ini juga akan mendapat dukungan dari investor asing dan Bank Indonesia. Hashim menyebut bahwa prospek permintaan (demand) perumahan di Indonesia sangat tinggi, sehingga program ini bisa menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.
“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.
Hashim juga menyebutkan bahwa Bank Indonesia siap mengucurkan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program ini, meskipun mekanisme penyaluran dana masih akan dibahas lebih lanjut.
Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan juga mulai berkontribusi dengan membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyatakan bahwa Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah tak layak huni di Serang, Banten, sejak 2024.
“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.
Renovasi ini mencakup pembuatan sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga pergantian atap. Selain itu, program ini juga membantu pembuatan dapur dan penambahan ruang agar rumah bisa dikategorikan sebagai hunian sehat dan layak huni.
Program 3 juta rumah ini juga diharapkan dapat digunakan untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir.
Dengan keterlibatan pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.