Refleksi Akhir Tahun: Saatnya Kabinet Bebas dari Politisi untuk Habisi Korupsi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang 2020 semakin menguatkan teori bahwa kabinet sebaiknya tidak diisi orang-orang partai. Hal itu ditandai dengan penetapan dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus suap penanganan proyek kementerian.

Baik Juliari maupun Edhy Prabowo merupakan kader partai politik. Juliari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Edhy Partai Gerindra.

Penunjukkan mereka sebagai anggota kabinet di Pemerintahan Jokowi juga bukan sembarangan karena rekomendasinya disebut pengamat politik Muhammad Qodari berasal dari ketua umum masing-masing yaitu Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Gerindra.

Hal itu diungkapkan Qodari dalam sebuah diskusi soal Outlook politik dan ekonomi Indonesia, Kamis 17 Desember 2020.

Kasus yang membelit keduanya tampaknya khas kasus-kasus yang pernah menjerat kader partai politik sebelumnya seperti Imam Nahrawi dari PKB maupun Idrus Marham dari Partai Golkar. Idrus terlibat kasus suap Proyek PLTU Riau saat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, namun modusnya sama-sama meminta fee proyek alias minta disuap.

Imam misalnya dijadikan tersangka September 2019 terkait pemberian fee 19,13 persen dari dana hibah untuk KONI dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sempat dipimpin Imam.

Dana itu senilai Rp 17,9 miliar dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014-2018. Artinya Imam bakal menerima Rp 3,4 miliar.

Praktik seperti itu ternyata juga dilakukan Edhy Prabowo dalam yang diduga terlibat suap ekspor benih lobster. KPK menetapkan Edhy bersama enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.

Hadiah yang diduga diperuntukan Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi mencapai Rp 3,4 miliar karena telah memberikan izin kepada PT Aero Citra Kargo untuk pengangkutan benih lobster untuk ekspor.

Sementara Juliari dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima fee dari setiap paket sembako yang disalurkan untuk warga terdampak pademi Covid19. Jumlahnya mencapai Rp 8,8 miliar.

Hal itu diperoleh Juliari karena telah menunjuk PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) untuk pengadaan bantuan sosial untuk korban pandemi Covid19.

Modus korupsi seperti itu sebenarnya sudah terjadi sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berdiri 2003.

Pejabat publik baik itu di lingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif berulangkali tertangkap tangan karena melakukan praktik korupsi yang sama. Menerima suap, menerima fee proyek dan hadiah-hadiah lainnya yang berkaitan dengan jabatannya.

Seorang analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto memiliki data bahwa lebih dari 60 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan erat dengan perkara politik.

Data itu bukan sebuah sinyalemen yang diajukan Arif, melainkan angka yang pernah diungkap KPK dalam beberapa kesempatan.

Maka sekali lagi, sudah saatnya kepentingan politik dengan memosisikan politisi dalam pemerintahan dikurangi sebanyak mungkin kalau perlu dihilangkan karena memiliki kebiasaan yang sama minta fee atau hadiah dari proyek milik pejabat tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini