JAKARTA, Minews – Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta baru-baru ini telah mengguncang nurani publik. Ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan penuh kasih sayang bagi anak-anak saat orang tua bekerja, justru berubah menjadi tempat terjadinya trauma yang memilukan.
Fenomena ini menjadi alarm keras bagi sistem pengasuhan anak di Indonesia. Tokoh perempuan nasional, Airin Rachmi Diany, memandang insiden di Yogyakarta tersebut bukan sekadar statistik kriminalitas, melainkan darurat kemanusiaan yang harus segera direspons dengan kebijakan nyata.
“Hati saya hancur sebagai seorang ibu mendengar kasus di Yogyakarta itu. Seorang anak dititipkan dengan penuh kepercayaan, namun justru menjadi korban kekerasan. Ini bukan hanya soal luka fisik, tapi soal masa depan yang dirampas dan trauma mendalam yang bisa dibawa seumur hidup,” ujar Airin saat berbincang mengenai isu perlindungan anak, Senin (11/5/2026).
Berkaca pada kerentanan anak di lembaga pengasuhan swasta yang kurang pengawasan, Airin menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyediakan fasilitas pengasuhan yang terjamin keamanannya. Salah satu langkah konkret yang telah ia rintis saat menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2021) adalah penyediaan layanan Daycare di Gedung Pemkot Tangsel.
Airin menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan pengalaman empiris mengenai kebutuhan ibu bekerja. “Saat menjabat di Tangsel, saya berkomitmen bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat kita sendiri. Itulah mengapa kami menghadirkan fasilitas daycare di lingkungan kantor. Tujuannya agar para pegawai, khususnya ibu, tetap dapat menjalankan fungsi pengasuhan. Mereka bisa bekerja dengan produktif dan tenang karena tahu anak mereka berada di lingkungan yang terpantau, standar keamanannya terjaga, dan berada dekat dengan jangkauan mereka,” jelas Airin.
Selama dua periode memimpin Tangerang Selatan, Airin memang dikenal sangat fokus pada isu gender dan pemenuhan hak anak. Ia memaparkan bahwa visi tersebut diwujudkan melalui penguatan institusi dan infrastruktur sosial.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya berupa retorika. Di Tangsel, kami memperkuat P2TP2A dengan fasilitas yang mumpuni agar korban memiliki tempat bersandar yang aman dan mendapatkan bantuan hukum secara gratis,” ujarnya.
Bahkan Airin pada saat itu juga berupaya menjadikan Tangsel sebagai Kota Layak Anak dengan memastikan adanya taman bermain, perpustakaan, hingga puskesmas yang memiliki pelayanan khusus ramah anak. “Bagi saya, negara melalui Pemkot Tangsel harus menjadi pelindung pertama bagi mereka yang paling rentan,” ungkapnya.
Meski infrastruktur pengasuhan tersedia, Airin mengingatkan bahwa teknologi dan fasilitas hanyalah alat bantu. Kasus di Yogyakarta harus menjadi pelajaran bahwa pengawasan ketat dan sertifikasi pengasuh adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Meski telah tersedia fasilitas daycare, peran orang tua tetap yang terpenting. Fasilitas di kantor adalah pendukung untuk menjamin keamanan fisik, tapi sentuhan dan perhatian langsung orang tua adalah fondasi utama tumbuh kembang anak,” pesannya.