Strategi ‘Manusia Baja’ Menghadapi Perang Dunia II

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebelum terjadinya Perang Dunia II, Joseph Stalin sudah memperkirakan bahwa akan terjadi perang besar di antara negara-negara kapitalis.

Saat Jerman Nazi menguasai Austria dan sebagian wilayah Cekoslowakia pada 1938, Stalin menyadari, perang tersebut akan segera dimulai. Ia ingin Uni Soviet bersikap netral selama konflik tersebut dengan harapan, perang Jerman dengan Perancis dan Britania Raya akan menyisakan Uni Soviet sebagai kekuatan yang dominan di Eropa.

Dari segi militer, Uni Soviet juga sedang menghadapi ancaman dari timur, yaitu Kekaisaran Jepang pada Mei 1939. Stalin pun memulai program pembangunan kekuatan militer dan menambah anggota Tentara Merah, meskipun banyak perwira yang tidak memperoleh pelatihan dengan baik akibat proses rekrut yang terburu-buru.

Saat Britania Raya dan Perancis enggan bersekutu dengan Uni Soviet, Stalin merasa bahwa ia dapat membuat kesepakatan dengan Jerman. Pada 1939, Jerman memulai perundingan dengan Uni Soviet dan mengusulkan agar membagi-bagi wilayah Eropa Timur.

Stalin memandangnya sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah dan juga untuk memelihara perdamaian dengan Jerman. Pada tahun yang sama, Uni Soviet menandatangani pakta non-agresi dengan Jerman – yang dirundingkan oleh kedua Menteri Luar Negeri Vyacheslav Molotov dan Joachim von Ribbentrop.

Sepekan kemudian, Jerman menyerbu Polandia, sehingga Britania Raya dan Perancis menyatakan perang terhadapnya. Pada 17 September 1939, Tentara Merah memasuki wilayah timur Polandia untuk mengembalikan keterbitan saat negara Polandia sedang mengalami keruntuhan. Alasan ini dibuat agar Britania Raya dan Perancis tidak murka.

Stalin juga mengusulkan pertukaran wilayah dengan Jerman. Ia akan memberikan wilayah yang didominasi oleh etnis Polandia dan sebagian wilayah provinsi Warsawa kepada Jerman. Sebagai gantinya, Uni Soviet akan memperoleh wilayah Lithunia. Stalin ingin menggabungkan kembali ketiga negara Baltik dengan Uni Soviet yang kemudian disepakati pada 28 September.

Perjanjian Perbatasan Jerman-Soviet ditandatangani tak lama sesudahnya di tengah kehadiran Stalin. Kedua negara tersebut juga meneruskan hubungan dagang, sehingga mengurangi dampak blokade Britania Raya terhadap Jerman.

Tentara Merah lalu memasuki negara-negara Baltik dan ketiga negara tersebut dipaksa bergabung dengan Uni Soviet. Mereka juga mengklaim wilayah Finlandia, tetapi pemerintah Finlandia menolak tuntunan mereka.

Uni Soviet kemudian menyerang Finlandia, namun Finlandia mampu menahan serangan Tentara Merah. Pada saat yang sama, pemerintah Soviet mencoba mencegah segala upaya perlawanan di sejumlah wilayah Eropa Timur yang baru dikuasai. Salah satunya Pembantaian Katyn pada April dan Mei 1940, ketika 22 ribu anggota angkatan bersenjata, polisi, dan intelinjensia Polandia dihukum mati.

Kemenangan yang diraih oleh Jerman dan Perancis membuat Stalin terkejut. Ia berusaha memuaskan Jerman untuk menunda konflik dengan mereka. Setelah Jerman, Jepang, dan Italia menandatangani Pakta Tripartit dan membentuk Blok Poros. Untuk menunjukkan itikad perdamaian kepada Jerman, Soviet menandatangani sebuah pakta netralitas dengan Jepang pada April 1941.

Pada 6 Mei 1941, Stalin menggantikan Molotov sebagai Perdana Menteri Uni Soviet. Meskipun sebelumnya telah lama menjadi pemimpin secara de facto, Stalin menyimpulkan bahwa hubungan dengan Jerman memburuk sehingga harus menyelesaikan permasalahan ini sebagai kepala pemerintahan de jure.

Reporter: Afif Ardiansyah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini