Profil Arsjad Rasjid, Anak Tentara yang Jadi Ketum Kadin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemilihan ketua umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia akkhirnya rampung. Arsjad Rasyid pun terpilih menjadi Ketua Umum Kadin yang baru menggantikan Rosan Roeslani. Sementara, rivalnya Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin.

Siapkah Arsjad? Berikut profil lengkapnya :

Ia lahir di Jakarta, 16 Maret 1970 dengan nama Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat. Arsjad adalah putra dari pasangan H.M.N. Rasjid, seorang Purnawirawan TNI AD dan Hj. Suniawati. Ayahnya berdarah Palembang, sedangkan Ibunya berdarah Sunda-Tionghoa.

Arsyad sebenarnya bukan muka baru di kalangan pengusaha Indonesia. Arsyad kini menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy. Pengalamannya bersama Indika Energy bisa dibilang segudang. Ia mulai bergabung dengan sejak tahun 1996 atau pada saat pertama kali perusahaan didirikan.

Bersama Agus Lasmono dan Wishnu Wardhana, teman sealumninya dari Pepperdine University, Arsjad ikut membidani lahirnya PT Indika Energy pada 2000. Agus Lasmono merupakan salah satu anak konglomerat terbesar di era Orde Baru, mendiang Sudwikatmono.

Banyak jabatan yang pernah diemban Arsyad. sebelumnya dirinya pernah menduduki kursi Wakil Direktur Utama sejak Mei 2014 sampai April 2016. Selain itu, Arsjad juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Indika Inti Corpindo sejak Juni 2020, PT Grab Teknologi Indonesia sejak 2020, Kideco sejak Februari 2017, PT Indika Energy Infrastructure sejak Desember 2016 dan PT Rukun Raharja Tbk sejak Juni 2014. Dia juga tercatat sebagai Ketua Yayasan Indika sejak Februari 2017.

Di luar pekerjaannya sebagai pengusaha, Arsyad juga diketahui bergabung dalam jajaran pengurus Pemuda Pancasila. Ia kini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila.

Dari sisi pendidikan, Arsjad Rasjid merupakan lulusan teknik komputer University of Southern California pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration pada tahun 1993 dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

Pada tahun 2012, ia menyelesaikan program executive education global leadership and public policy for the 21st Century School di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat dan tentang insights into politics and public policy in Asia for Global Leaders di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Pada tahun 2013, dia menyelesaikan pendidikan eksekutif tentang berdampak investasi di Said Business School, Universitas Oxford, Inggris. Selanjutnya di tahun 2014, Arsjad menyelesaikan pendidikan Eksekutif tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam program Abad 21 di Institut Jackson untuk urusan Global, Universitas Yale, Amerika Serikat.

Pada tahun 2016 mengikuti Executive Education di INSEAD yaitu International Directors Program 2016 yang dilaksanakan di Singapura dan Fontainebleau, Prancis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini