MATA INDONESIA, JAKARTA – Seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju harus solid menangani masalah Natuna, termasuk mengembangkan wilayah itu.
Hal tersebut, menurut Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardhani, adalah bagaimana menjalankan seluruh instruksi Presiden Jokowi sehingga seluruh kementerian/lembaga (K/L) tidak bergerak sendiri-sendiri. Dengan demikian pembangunan Natuna benar-benar terlaksana.
“Di sana kita menyimpulkan bahwa kita butuh kekompakan untuk melihat satu persepsi tentang Natuna,” kata Pramodhawardhani, Senin 13 Januari 2020.
Persoalan yang ada di Natuna sekarang menurut Pramodhawardhani adalah menyangkut kedaulatan negara. Apalagi masalah kapal China masuk Indonesia tanpa izin sudah dilakukan berkali-kali.
Belakangan ini perairan Natuna membuat hubungan Indonesia dengan China memanas, lantaran kapal-kapal nelayan Negeri Tirai Bambu didampingi oleh Coas Guard telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) tanah air tanpa izin.
