MATA INDONESIA, JAKARTA-Program digitalisasi kepada UMKM semakin mendesak dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani.
“Program digitalisasi yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan harus menjadi fokus dari pemerintah. Terutama keberadaan UMKM apakah bisa bertahan selama masa PPKM Darurat dan setelahnya,” katanya di Jakarta, Selasa 6 Juli 2021.
Menurutnya, PPKM darurat berpeluang besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digital sehingga peluang ini perlu dimanfaatkan oleh UMKM, yang belum semua sudah beroperasi secara digital.
Ia mengingatkan bahwa Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan baru 16 persen dari 64 juta UMKM di Indonesia yang sudah terhubung dalam ekosistem ekonomi digital.
Penelitian yang dilakukan Danareksa Research Institute juga memperlihatkan ada kesenjangan digital antara UMKN yang mulai mengadopsi digitalisasi di masa pandemi.
“Sebanyak 41 persen dari mereka yang mulai menggunakan platform digital berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara di luar Pulau Jawa pengguna platform digital baru mencapai 16 persen,” katanya.
Rendahnya adopsi teknologi digital pada UMKM dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam menggunakan layanan digital, merasa lebih nyaman berjualan secara luring dan tidak merasa aman dengan daring.
Ia menyatakan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Dinkop) perlu ditingkatkan. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dapat membantu mempercepat proses digitalisasi ini dapat menjangkau lebih banyak lagi UMKM.
 Darurat.){kind=link}