Politisi di DPR Jangan Paksa BPOM Beri Izin Vaksin Nusantara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Politisi termasuk yang ada di DPR jangan memaksa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberi izin untuk Vaksin Nusantara.

Pesan berasal dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Leon Alvinda Putra yang diterima Mata Indonesia News, Minggu 11 April 2021.

“Jangan sampai ada manuver atau politisasi membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap Vaksin Nusantara,” ujar Leon.

Wakil rakyat harus memahami bahwa vaksin selalu berbasis saintifik dan berisiko sehingga sangat ketat pengaturannya.

Sikap BPOM yang memegang teguh peraturan untuk memberi izin sebuah vaksin harus didukung oleh semua pihak.

Vaksin Covid19 memang sangat diperlukan tetapi bukan mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan selama ini.

Presiden Jokowi pun bahkan tetap mempercayakan evaluasi penilaian terhadap vaksin kepada BPOM.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini