Polda DIY Siap Amankan Gelaran ASEAN SOMTC

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Gelaran Asean Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Ke-23 di Indonesia, tepatnya di kota gudeg Yogyakarta menambah kepercayaan dan pengalaman Polda DIY dalam melaksanakan pengamanan event internasional yang diselenggarakan di D.I. Yogyakarta.

Asean SOMTC ini merupakan pertemuan tahunan yang membahas beberapa isu kejahatan transnasional meliputi pemberantasan terorisme, kejahatan siber, perdagangan manusia, perdagangan obat-obat terlarang, dan masih banyak kejahatan transnasional yang lain.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto S.I.K., M.H. kepada pewarta mengatakan Asean SOMTC ini turut dihadiri oleh 10 Negara anggota Asean, delegasi negara Asean dan Delegasi Mitra Asean serta organisasi-organisasi internasional.

“Dalam acara tersebut dihadiri 10 anggota negara Asean dan delegasi negara Asean, negara mitra Asean seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, India, Rusia, Amerika dan organisasi internasional”, ungkap Nugroho.

Nugroho menegaskan Polda DIY dan jajaran siap mengamankan gelaran tersebut dari segala kemungkinan kerawanan yang terjadi selama acara berlangsung.

“Sesuai dengan arahan bapak Kapolda DIY dalam gelar pasukan pada waktu lalu, Polda DIY tentunya siap mengamankan gelaran Asean SOMTC dari segala bentuk kerawanan dan tentunya pelaksanaan pengamanan kami lakukan dengan profesional serta humanis”, pungkas Nugroho.

Kegiatan Asean SOMTC sendiri akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2023 bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo dan Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini