MATA INDONESIA, BANGKOK – Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha memastikan tidak hadir pada KTT ASEAN, Sabtu (24/4). Thailand akan diwakili oleh Wakil Perdana Menteri, Don Pramudwinai yang merupakan Menteri Luar Negeri.
Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN akan bertemu di Jakarta, guna membahas krisis di Myanmar dan mencoba menemukan cara untuk membawa negara tersebut keluar dari kekacauan berdarah yang terjadi pasca0kudeta militer.
“Beberapa negara lain juga akan mengirim menteri luar negeri mereka,” Prayuth, mantan panglima militer yang memimpin kudeta di Thailand tahun 2014, mengatakan setelah pertemuan kabinet, melansir Reuters, Selasa, 20 April 2021.
Pada Sabtu (17/4), seorang pejabat pemerintah Thailand mengatakab bahwa kepala junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT tersebut. Namun, hal ini tampaknya tidak mungkin, mengingat Myanmar biasanya diwakili oleh Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri dalam pertemuan regional nanti.
Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura telah berupaya untuk meningkatkan tekanan terhadap junta. Thailand mengaku prihatin tentang peningkatan pertumpahan darah, tetapi hubungan militer yang erat dan ketakutan akan banjir pengungsi dari Myanmar tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh.
Senada dengan Thailand, Brunei Darussalam juga mengaku prihatin tentang situasi di Myanmar dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri agar tidak memicu kekerasan lebih lanjut.
Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mendesak penggantinya, Antonio Guterres untuk terlibat aktif dan mengadakan dialog dengan junta militer Myanmar guna mencegah eskalasi kekerasan pasca-kudeta.
“Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan jasa baiknya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan,” Ban Ki-moon dalam Pertemuan Dewan Keamanan PBB,
Myanmar –negara yang berbatasan dengan Bangladesh dan India itu berada dalam kekacauan sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Sejak saat itu, sebagian besar warga Myanmar turun ke jalan mendesak junta militer mengembalikan kekuasaan, menuntut pemulihan demokrasi, menentang tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan.
Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan 737 warga sipili telah dibunuh pasukan keamanan sejak kudeta awal Februari dan sebanyak 3,229 orang ditahan termasuk, di antaranya influencer, penghibur, artis, dan musisi.
