Oleh: Afifa H. Zaim *)
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai langkah untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu berikutnya dan untuk menjaga stabilitas iklim politik nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada 2024. Ia menyebut bahwa evaluasi menjadi prioritas, terutama jika ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Yusril menegaskan bahwa pemerintah sangat memperhatikan isu ini dan akan mendengarkan setiap argumentasi yang muncul di persidangan MK. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin keadilan dalam pelaksanaan Pilkada.
Pilkada Serentak 2024 mencatat 545 daerah yang berpartisipasi dalam proses pemilihan. Namun, terdapat 314 gugatan yang masuk ke MK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan baik secara umum, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah melihat evaluasi sebagai langkah strategis untuk memperbaiki dan sistem demokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 berjalan sukses, lancar, dan aman. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran KPU di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, termasuk badan ad hoc yang terlibat. Menurut Afif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak mencapai 71% secara nasional, yang dianggap lebih baik dibandingkan beberapa negara lain, evaluasi tetap diperlukan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.
Afifuddin menjelaskan bahwa KPU tidak hanya berfokus pada teknis pelaksanaan, tetapi juga pada penguatan pendidikan pemilih. Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memotret partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan indeks ini, KPU dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam sosialisasi pemilu serta pendidikan pemilih yang telah dilakukan. Hal ini menjadi bukti konkret dari upaya KPU untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif.
Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, menyampaikan bahwa tantangan besar pada penyelenggaraan Pilkada 2024 adalah tahapan pemilu dan Pilkada yang berlangsung secara bersamaan. Namun, menurutnya, KPU berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan baik. Ia menilai bahwa keberhasilan ini mencerminkan kesiapan KPU dalam menghadapi situasi kompleks sekaligus menjaga kredibilitas institusi sebagai penyelenggara pemilu. Ia juga berharap agar pengalaman dari Pilkada 2024 dapat menjadi acuan dalam peningkatan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Pemerintah melihat evaluasi penyelenggaraan Pilkada sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah pusat. Evaluasi ini tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga untuk memperkuat sistem demokrasi. Stabilitas politik sangat bergantung pada transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Pilkada serentak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Lebih jauh, pelanggaran yang terjadi harus ditangani dengan serius. Pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk Bawaslu dan KPU, untuk memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran ditindaklanjuti dengan adil dan profesional. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terus terjaga.
Upaya pemerintah dan KPU dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pilkadamenunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan demokrasi yang sehat. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk memperbaiki proses teknis, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi pada Pilkada 2024, langkah evaluasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pemilu di masa depan.
Sejumlah langkah strategis telah dirumuskan untuk mendukung evaluasi ini. Pertama, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Kedua, penguatan sistem pengawasan untuk mencegah pelanggaran selama proses Pilkada. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan transparansi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 memang menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga terkait. Namun, melalui evaluasi yang komprehensif, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi. Komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah, KPU, dan lembaga lainnya menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Evaluasi ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga.
Melalui evaluasi yang terencana dan sistematis, diharapkan stabilitas iklim politik nasional dapat terjaga. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan keberhasilan proses demokrasi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
*)Penulis merupakan pengamat politik dan keamanan dari Berdaya ResearchInstitute
