Pertemuan G20 akan Bahas Soal Utang Negara Miskin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan G20 tahun ini adalah mengenai utang negara miskin.

“Masalah utang, di dalam G20 dibahas soal debt suistainability, kesinambungan utang. Ini umumnya untuk negara miskin. Negara miskin ada sekitar seratus negara, misalnya di Afrika dan lainnya,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra.

Pembahasan ini karena begitu pandemi Covid-19 melanda, negara-negara tersebut mengalami kesulitan fiskal lantaran tak punya pendapatan atau sumber daya. Utang negara-negara tersebut pun akhirnya melambung untuk pembangunan.

Karena itu, di dalam forum G20 akan ada pembahasan agar negara-negara maju yang mengutangi negara miskin tadi melakukan restrukturisasi utang. “Jadi Indonesia contohnya sebagai presidensi kita menggalang. Negara maju gimana pandangannya? Itu Zambia, Chad, Angola dibantu atau Enggak? Kan yang bantu juga negara,” ujar Wempi.

Bantuan itu bisa dari negara ke negara atau G to G, maupun melalui korporasi di suatu negara. Dari pembahasan itu nantinya pun akan dibawa menuju ke perundingan.

Dalam presidensi G20 ini, Indonesia akan menjadi wasit dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara. Pandangan itu nantinya akan dibahas di pertemuan level eselon I hingga tingkat menteri.

Begitu ada kesepakatan, kata Wempi, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. “Itu yang akan menjadi referensi bahwa restrukturisasi utang di negara miskin bisa dijalankan. Biasanya ada pendampingnya, yaitu IMF, Bank Dunia, multilateral development bank ada di situ,” ujar Wempi.

Menurut dia, banyak pihak berharap Indonesia dapat menjadi wasit agar konsensus mengenai restrukturisasi tersebut dapat tercapai. ”Itulah bantuan kita kepada global. Jadi bukan utang kita yang diurusin, tapi utangnya negara miskin. Ada sekitar seratus negara,” kata Wempi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini