MATA INDONESIA, JAKARTA – Masalah di Papua sekarang bukan tanggung jawab aparat keamanan semata tetapi harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Hal itu merupakan pesan Analis Keamanan, Stepi Andriani yang dilihat Mata Indonesia News, Senin 21 Juni 2021.
“Sebab otonomi khusus dianggap gagal akibat partisipasi masyarakat setempat dinilai kurang,” ujar Stepi.
Itu sebabnya Otsus yang sudah sekitar Rp 150 triliun pada periode 2002-2021, menurut Stepi, tidak pernah mampu mengeliminir gerakan-gerakan yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Maka, untuk pembangunan Papua selanjutnya, Stepi menganjurkan agar terus dilakukan dengan meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul.
Selain itu, pemerintah juga harus bisa menciptakan opini yang memihak kepada masyarakat Papua dan penegakkan hukum terhadap korupsi di sana.