MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Peran kaum perempuan dinilai penting untuk ikut memajukan Papua. Hal ini disampaikan oleh tokoh perempuan Papua Yohana Susana Yembisa.
Menteri PPPA Republik Indonesia th 2014-2019 tersebut juga memaparkan bahwa berdasarkan Indeks Development Gender (IDG), Papua menempati posisi paling terakhir, disusul oleh Papua Barat yang menempati kedua paling akhir.
“Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan adanya sistem kerja untuk menggandeng tokoh adat, agama, dan pemerintah. Perlu ada kerja keras dari ketiga pihak karena adat mempengaruhi perempuan dan sering menjadikan perempuan sebagai korban,” ujarnya dalam Webinar bertemakan ‘Masa Depan Papua: Perspektif Orang Papua’ yang digelar oleh Majelis Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan PP Muhammadiyah, dikutip Senin, 20 September 2021.
Ia pun menekankan bahwa salah satu solusi untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan Papua adalah dengan membangun mitra kerja bersama laki-laki.
“Perempuan juga harus dijaga kualitasnya karena perempuan Papua yang akan melahirkan generasi selanjutnya di tanah Papua,” katanya.
Di sisi lain, Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Arie Ruhyanto membahas tentang rencana pemekaran Papua. Ia pun mengajak pemerintah untuk dapat menyikapi dengan cermat dan hati-hati rencana pemekaran tersebut.
“Karena pemekaran tidak hanya melahirkan gedung pemerintahan baru namun juga harus memastikan ada substansi penyelenggaraan pemerintah yang berjalan, terbentuknya pelayanan publik yang baik, dan adanya kesiapan dari SDM untuk mewujudkan tata pemerintahan yang mumpuni,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar pemerintah tidak sekedar membangun legitimasi namun juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam membangun legitimasi institusional juga perlu mempertimbangkan aspek aksesbilitas geografis, daya dukung infrastuktur, ketersediaan SDM, dan potensi basis pengembangan kawasan.
“Ini menjadi 4 elemen kunci agar institusi pemerintah yang dibentuk bisa bekerja dengan optimal,” katanya.
Sementara Dosen IAIN Fatthul Muluk Jayapura, Papua Dr. Ade Yamin menyinggung terkait isu rasial di Papua. Adanya stereotipe yang dilekatkan pada masyarakat Papua juga melahirkan stigma atau penilaian bahwa orang Papua adalah selalu terbelakang.
“Dengan begitu langkah penting yang harus dilakukan yaitu semua kebijakan pemerintah harus demokratis dengan memahami sejarah dan karakter masyarakat Papua,” ujarnya.
Pemerintah diminta untuk memasifkan peran dan memberikan ruang interaksi bagi orang asli Papua. Selain itu, generasi penerus Papua juga perlu dibekali pendidikan tinggi untuk jadi bekal membangun Papua.
“Hal ini harus dilakukan demi terciptanya suasana dan perasaan dari warga Papua bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia,” katanya.
