Oleh : Halimatusadiyah )*
Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat telah nampak dengan adanya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Setelah berbagai pembahasan, DPR menegaskan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK tidak harus dilakukan serentak, melainkan bisa segera dilakukan bagi daerah yang sudah siap. Keputusan ini memberikan kepastian bagi ribuan calon pegawai yang telah lulus seleksi, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan tenaga di berbagai sektor pelayanan publik dapat segera terpenuhi.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa daerah yang memiliki kesiapan tidak perlu menunggu batas waktu paling lama untuk mengangkat pegawai baru. Ia menjelaskan bahwa dalam rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), DPR menolak usulan pengangkatan serentak pada Oktober 2026 dan merekomendasikan percepatan hingga paling lambat Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Sikap ini menunjukkan keseriusan dalam mengawal kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta instansi yang memerlukan tenaga ASN baru. Pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja, mengungkapkan bahwa terdapat penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Program ini memberikan kesempatan bagi pegawai non-ASN yang belum terakomodasi pada tahap pertama untuk mengikuti tahap kedua. Pemerintah telah memperpanjang tahapan seleksi ini dua kali guna memastikan tidak ada tenaga kerja yang dirugikan dalam proses transisi tersebut.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem kepegawaian yang lebih terstruktur dan selaras dengan kebutuhan nasional. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga non-ASN sekaligus memperkuat SDM di sektor pemerintahan.
Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN turut mendukung tujuh agenda transformasi manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Transformasi tersebut mencakup rekrutmen dan jabatan yang lebih transparan, mobilitas talenta nasional, pengembangan kompetensi, penataan pegawai non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih efisien, pemerintah dapat lebih cepat merespons dinamika kebutuhan pegawai di berbagai sektor.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyoroti pentingnya sistem rekrutmen yang lebih kolaboratif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Dalam proses percepatan ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga tengah menyiapkan peta pengangkatan CASN 2024 yang akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah. DPR terus mengawasi agar proses ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah administratif yang berlarut-larut. Komisi II juga menegaskan bahwa instansi yang telah siap mengangkat pegawai harus segera mengambil langkah tanpa menunggu tenggat waktu yang lebih lama.
Transformasi rekrutmen ASN tidak hanya berfokus pada seleksi calon pegawai baru, tetapi juga pada penataan pegawai non-ASN yang telah lama mengabdi. Penyelesaian masalah tenaga non-ASN menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini, dengan empat prinsip dasar yang menjadi landasan: menghindari pemutusan hubungan kerja secara massal, memastikan tidak ada penurunan pendapatan bagi pegawai yang terdampak, menghindari pembengkakan anggaran yang berlebihan, serta menjamin penataan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Seluruh proses ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan para pekerja di sektor publik. Dengan penataan yang lebih tertata, kesejahteraan pegawai non-ASN juga dapat lebih diperhatikan.
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan aspek redistribusi ASN ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan tenaga profesional sesuai dengan keahlian mereka. Banyak daerah masih mengalami kekurangan pegawai di sektor-sektor tertentu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Kepastian jadwal pengangkatan ini memberikan dampak positif dalam beberapa aspek. Pertama, calon ASN yang telah lulus dapat segera mendapatkan kepastian karier, mengurangi tekanan finansial akibat penundaan pengangkatan. Kedua, instansi pemerintah dapat segera mengisi kekosongan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Ketiga, percepatan ini juga mendukung efisiensi birokrasi dengan memastikan bahwa setiap pegawai yang telah direkrut dapat segera menjalankan tugasnya.
Pemerintah terus berupaya agar pengangkatan CASN berjalan dengan mekanisme yang lebih tertata, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan instansi, tetapi juga memastikan kesejahteraan tenaga kerja di dalamnya.
Dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam kebijakan kepegawaian, proses pengangkatan ASN dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, sistem ini juga akan menciptakan kompetisi yang lebih sehat di antara para pelamar dan memastikan bahwa individu yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari proses reformasi kepegawaian yang lebih baik, di mana kebijakan diambil dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan serta dampaknya terhadap kesejahteraan pegawai dan efektivitas pemerintahan.
Pemerintah bersama DPR terus membahas berbagai masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat guna menemukan solusi terbaik bagi masa depan ASN di Indonesia. Dengan kebijakan yang lebih matang dan terarah, pengangkatan CASN diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berkinerja tinggi dalam melayani masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat terus berkembang melalui partisipasi aktif masyarakat dan evaluasi yang berkelanjutan. (*)
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik