Pengamat: Wajar PKS Bertemu Gerindra karena Masih Dalam Safari Politik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat politik dan pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa 4 Mei 2021 lalu bukanlah hal yang aneh. Ia menilai bahwa fenomena ini masih dalam suasana safari politik.

“Ya ngga apa-apa juga PKS ketemu Gerindra kan mereka lagi safari ya sekaligus perkenalan pengurus baru seperti yang saya bilang,” kata Hendri kepada Mata Indonesia News, Jumat 7 Mei 2021.

Meski demikian, Hendri menilai bahwa pertemuan antara PKS dengan Gerindra tidak menjamin adanya koalisi antar kedua partai tersebut. Mengingat saat ini Gerindra sudah memiliki koalisi yang erat dengan PDIP.

“Tapi kalau kemudian dianggap akan berkoalisi sama Gerindra lagi sih menurut saya jauh ya, kelihatannya sekarang kan Gerindra sudah punya koalisi yang cukup kental dengan PDIP,” kata Hendri.

Adapun, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pihaknya untuk memperkenalkan dan mengenalkan pengurus baru PKS dan logo atau lambing partai barunya. Tidak hanya itu mars dan hymne baru juga diperkenalkan oleh PKS.

“Tadi juga alhamdulilah (mars dan hymne) diperdengarkan (dalam pertemuan) dan alhamdulilah, tadi responsenya luar biasa dari Pak Prabowo,” kata Syaikhu.

Sementara itu, Prabowo menilai bahwa pertemuan antara PKS dan Gerindra menjadi momen nostalgia karena kedua partai sempat bekerja sama dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepa;a daerah.

“Kami saling menghormati, saling menegur kadang-kadang sebagai kawan, boleh koreksi dan boleh saling mengingatkan,” kata Prabowo.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini