Pengamat : Dirut Pertamina Harus Bersihkan Perairan Utara Jawa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tumpahan minyak mentah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di perairan Karawang hingga Bekasi belum teratasi. Maka, Dirut Pertamina harus bertanggung jawab karena membersihkan perairan itu butuh waktu lama, mungkin hingga lepas 2020.

Tumpahan minyak dari sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) diprediksi mencapai 3.000 barel per hari (BOPD) sehingga membuat hutan bakau rusak. Tak hanya itu, sekitar 1.636,25 hektare tambak garam, tambak udang, bandeng terancam gagal panen karena tercemar.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan Dirut Pertamina juga harus segera memperbaiki tata kelola dan bisnis.

”Tumpahan minyak Pertamina itu costnya besar karena menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut,” ujarnya kepada Mata Indonesia News.

Ferdy seperti dikutip Jum’at 9 Agustus 2019 menjelaskan insiden tersebut semakin mempengaruhi produksi minyak Pertamina.

Apalagi cadangan minyak di Blok ONWJ semakin menyusut karena cadangan minyak tidak banyak lagi. 

Menurutnya, tumpahan minyak di perairan utara Jawa akan sangat berpengaruh pada capaian produksi tahun 2019 ini. 

Penurunan sedikit produksi minyak akan berpengaruh pada lifting migas nasional. Maka Ferdy berharap peristiwa itu membuat Pertamina lebih profesional mengelola bisnis minyak di masa datang.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini