Pemerintah Pastikan Kelancaran Distribusi Beras SPHP di Papua Jelang Nataru 2025/2026

Baca Juga

MataIndonesia, JAYAPURA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah memperkuat langkah stabilisasi pangan di Papua Raya melalui penyaluran besar-besaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini menjadi penegasan bahwa wilayah timur Indonesia mendapat perhatian serius, terutama pada periode meningkatnya kebutuhan masyarakat di akhir tahun. Sebanyak 4.634 ton beras SPHP digelontorkan untuk 42 kabupaten/kota di enam provinsi di Papua Raya, yang meliputi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Penyaluran dilakukan terstruktur melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digagas Perum Bulog bersama pemerintah pusat. Selain itu, Polri berperan penting dalam distribusi awal sebanyak 852 ton dari total 2.700 ton yang akan disalurkan bertahap ke seluruh wilayah Papua Raya. Mekanisme distribusi diatur agar menjangkau daerah yang sulit, termasuk kawasan yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara.

Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Andi Amran Sulaiman di Jayapura pada Kamis 11/12/2025.

Langkah pemerintah turut diperkuat oleh dukungan aparat kepolisian. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan Polri dalam mengamankan distribusi serta memastikan kelancaran pasokan hingga ke wilayah pedalaman.

“Menjelang Nataru, kebutuhan masyarakat meningkat. Penyaluran beras SPHP ini adalah langkah cepat pemerintah dan Polri untuk memastikan harga tetap stabil dan masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau,” ujar Dedi Prasetyo.

Paragraf selanjutnya mengalir dengan penguatan peran institusi lain, termasuk kesiapan logistik Bulog dalam menjamin pasokan tetap aman dan merata. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menekankan optimalisasi infrastruktur distribusi, terutama untuk wilayah terpencil.

“Melalui kegiatan GPM serentak ini, Bulog memastikan beras SPHP tersalurkan cepat dan merata ke seluruh Papua Raya, termasuk daerah terpencil. Kami bekerja sama erat dengan Polri, TNI, Bapanas, serta pemerintah daerah,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia juga menambahkan bahwa Bulog menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi kedaruratan pangan.

“Tidak ada lagi alasan tidak ada stok. Dengan gudang yang siap dan mekanisme cepat setelah permohonan kepala daerah ke Bapanas, Bulog langsung merespons kebutuhan darurat sehingga masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan tepat waktu,” jelas Ahmad Rizal Ramdhani.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Papua turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat.

“Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujar Mathius D Fakhiri.

Dengan sinergi lintas lembaga yang semakin solid, penyaluran beras SPHP di Papua diharapkan berlangsung aman, cepat, dan terarah. Keberhasilan program ini diyakini mampu menjaga stabilitas harga di pasar tradisional hingga ritel modern, sehingga masyarakat dapat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan pasokan pangan yang mencukupi. Melalui kerja bersama pemerintah pusat, Polri, TNI, Bapanas, pemerintah daerah, dan Bulog, stabilitas pangan di Papua memasuki periode akhir tahun dengan kesiapan yang jauh lebih kuat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini