News
Updated:

Jelang Nataru, Dishub Kulon Progo Sisir Bus dan Mobil Wisata dalam Ramp Check Intensif

Abrar
Abrar
71
71
0
Baca Juga
Abrar
Abrar

Mata Indonesia, Kulon Progo – Dishub Kulon Progo mulai melakukan berbagai persiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Salah satu langkah utamanya adalah pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan kendaraan.

Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran Dishub Kulon Progo, Suparno, menjelaskan bahwa pemeriksaan ditujukan bagi kendaraan angkutan umum hingga kendaraan wisata.

“Mulai dari bus hingga mobil yang dipakai untuk kegiatan pariwisata kami periksa,” ujarnya.

Ramp check tersebut sudah dilakukan pada Senin 8 Desember kemarin di Omah Cantrik, Kapanewon Nanggulan, serta di garasi 17 Trans, Kapanewon Girimulyo.

Sebanyak 9 unit mobil wisata Volkswagen di Omah Cantrik dicek oleh petugas gabungan. Kendaraan ini diketahui sering digunakan wisatawan untuk tur keliling.

“Hasilnya, kami memberikan rekomendasi penggantian minyak rem dan bohlam lampu yang mati,” kata Suparno.

Selain itu, petugas juga memeriksa 4 unit bus pariwisata 17 Trans, dan menemukan salah satu bus memiliki lampu belakang mati sehingga perlu diganti.

Suparno menambahkan bahwa ramp check juga akan dilakukan untuk bus AKAP di terminal wilayah Kulon Progo dalam waktu dekat. Pemeriksaan dilakukan secara acak.

Imbauan Keselamatan

Dishub Kulon Progo bersama Polres Kulon Progo sedang memetakan titik rawan kecelakaan. Nantinya, spanduk dan banner imbauan keselamatan akan dipasang di lokasi-lokasi tersebut.

Melalui ramp check ini, Dishub memastikan seluruh kendaraan—baik wisata maupun angkutan jarak jauh—berada dalam kondisi layak jalan demi menjaga keselamatan perjalanan.

“Harapannya risiko kecelakaan akibat kondisi kendaraan bisa ditekan semaksimal mungkin,” ucap Suparno.

Manajer Omah Cantrik, Sukma Swarga Tiba, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia mengakui beberapa kendaraan membutuhkan perbaikan, terutama terkait minyak rem dan lampu yang tidak berfungsi. Kendaraan tersebut sementara dinonaktifkan hingga proses perbaikan selesai.

“Kami siap memperbaiki kendaraan untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru,” kata Sukma.

Berita Sebelumnya
Diakui Negara, Gaji Tetap Setengah Hati: Senyum Tipis Pegawai Honorer yang Diangkat PPPK Paruh Waktu di Kulon Progo
Berita Selanjutnya
Pemerintah Pastikan Kelancaran Distribusi Beras SPHP di Papua Jelang Nataru 2025/2026

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini