Pembangunan Infrastruktur Mampu Tingkatkan Ekonomi Daerah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tepat karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja.

Proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Sebagai contoh, pembangunan jalan Tol Kayu Agung-Palembang sepanjang 42,5 km yang beberapa waktu lalu diresmikan. Masyarakat merasa terbantu khususnya para pengendara truk barang, karena waktu jarak tempuh yang lebih pendek.

“Biasanya saya dari Bakauheni ke Palembang biasanya memakan waktu hingga 12 jam perjalanan darat, dengan estimasi panjang jarak tempuh 373 km. Lewat tol, waktu yang dibutuhkan hanya 3-3,5 jam,” ujar Sobirin salah satu pengguna tol kepada Mata Indonesia News.

Menurutnya, para pengendara angkutan darat khususnya barang sangat terbantu sekali, terutama dari segi waktu.

Soal pembangunan infrastruktur saat ini, ikut dikomentari oleh Ekonom, Ryan Kiryanto. Menurutnya pembangunan infrastruktur pada tahun ini dipastikan bakal digenjot pemerintah untuk mendongkrak daya saing serta meningkatkan efisiensi logistik dan yang pasti membuka lapangan kerja yang banyak dengan multiplier effects-nya.

Jadi, kata dia disamping fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemerintah juga tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dasar (bandara, jalan tol, kelistrikan, pelabuhan laut, air bersih, jembatan) karena dampak penggandanya yang besar ke depannya.

Diketahui, sektor infrastruktur fisik masih menjadi fokus Kementerian BUMN. Hal itu tertuang dalam roadmap atau peta jalan ihwal pengembangan aset perseroan yang ditetapkan Menteri BUMN Erick Thohir selama 3-5 tahun ke depan.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, dalam dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pihaknya masih tetap fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti bandar udara (bandara), pelabuhan, dan jalan tol.

Kepemimpinan Presiden Jokowi lekat dengan pembangunan infrastruktur. Bahkan, dalam realisasinya, pembangunan infrastruktur tidak saja dilakukan oleh BUMN Karya, namun pemerintah memberikan tempat bagi perusahaan global untuk ambil andil dalam penggarapan proyek tersebut.

“Dalam dua tahun pertama, kami akan fokus pada aset infrastruktur, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, saya pikir itu sangat jelas, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas aset, dan juga meluaskan kapasitas dengan mitra global, untuk membawa trafik dan penciptaan nilai setelah pandemi,” ujar dia.

Dalam kajian pemerintah, pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan menjadi fasilitas strategis untuk menopang lalu lintas atau perjalanan di tingkat domestik dan internasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pemerataan Pendidikan Nasional

Oleh : Muhammad Nanda AprilioProgram Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salahsatu langkah strategis dalam menjawab tantangan klasik pendidikan nasional, yakni ketimpanganakses dan kualitas antarwilayah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, pemerataanpendidikan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menciptakankeadilan sosial dan memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat patut dipandang sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.Target pembangunan ratusan Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah menunjukkankeseriusan negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengankonsep pendidikan terpadu dan berasrama yang mencakup jenjang SD hingga SMA, program inidirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dari layananpendidikan berkualitas. Pendekatan berasrama tidak hanya memberikan akses terhadappendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.Dukungan dari berbagai daerah menjadi indikator bahwa program ini memiliki relevansi tinggidengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah seperti Batam menunjukkan kesiapan untukmenjadi bagian dari implementasi program nasional tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa daerahnya siap mendukung penuh, termasuk dalam menyiapkaninfrastruktur dan perencanaan teknis. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektifbahwa keberhasilan pemerataan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dandaerah. Kesiapan wilayah seperti Rempang-Galang sebagai lokasi potensial juga menunjukkanbahwa program ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah memasuki tahap implementasiyang konkret.Selain dukungan dari pemerintah daerah, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktorkrusial dalam mempercepat realisasi Sekolah Rakyat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuatdalam memastikan kesiapan teknis dan operasional program ini. Kepala LAN Muhammad Taufiqmenyampaikan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bagian dari upaya aktif dalammendukung percepatan kebijakan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menilai bahwa fasilitas yang ada di beberapa lokasi awal, seperti kawasan LAN Pejompongan, cukup representatif untuk penyelenggaraan tahap rintisan. Penilaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak memulai dari nol, melainkanmemanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia secara optimal. Pendekatan ini tidak hanyaefisien dari sisi anggaran, tetapi juga mempercepat proses implementasi sehingga manfaatprogram dapat segera dirasakan masyarakat.Di sisi lain, dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana danprasarana menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara terencana danterintegrasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menegaskankesiapan pihaknya dalam memastikan fasilitas pendukung dapat segera diselesaikan sesuaitarget. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga kualitas infrastrukturpendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.Lebih jauh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurangmampu, program ini membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas. Pendidikan tidak lagimenjadi privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak yang dapat diakses secara merata olehseluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatankualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ekonomi nasional.Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisiksemata. Aspek kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengelolaan yang profesionaljuga harus menjadi perhatian utama. Sekolah Rakyat perlu dirancang sebagai institusi pendidikanyang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasidan globalisasi. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki aksespendidikan, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawalimplementasi program agar tetap berada pada jalur yang tepat. Transparansi, akuntabilitas, sertaevaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong agar program ini benar-benar menjawab kebutuhanriil di lapangan.Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalammenjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Program ini tidak hanya mencerminkankomitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangkapanjang bagi masa depan bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, SekolahRakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing tinggi.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini