Pembangunan Infrastruktur Mampu Tingkatkan Ekonomi Daerah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tepat karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja.

Proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Sebagai contoh, pembangunan jalan Tol Kayu Agung-Palembang sepanjang 42,5 km yang beberapa waktu lalu diresmikan. Masyarakat merasa terbantu khususnya para pengendara truk barang, karena waktu jarak tempuh yang lebih pendek.

“Biasanya saya dari Bakauheni ke Palembang biasanya memakan waktu hingga 12 jam perjalanan darat, dengan estimasi panjang jarak tempuh 373 km. Lewat tol, waktu yang dibutuhkan hanya 3-3,5 jam,” ujar Sobirin salah satu pengguna tol kepada Mata Indonesia News.

Menurutnya, para pengendara angkutan darat khususnya barang sangat terbantu sekali, terutama dari segi waktu.

Soal pembangunan infrastruktur saat ini, ikut dikomentari oleh Ekonom, Ryan Kiryanto. Menurutnya pembangunan infrastruktur pada tahun ini dipastikan bakal digenjot pemerintah untuk mendongkrak daya saing serta meningkatkan efisiensi logistik dan yang pasti membuka lapangan kerja yang banyak dengan multiplier effects-nya.

Jadi, kata dia disamping fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemerintah juga tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dasar (bandara, jalan tol, kelistrikan, pelabuhan laut, air bersih, jembatan) karena dampak penggandanya yang besar ke depannya.

Diketahui, sektor infrastruktur fisik masih menjadi fokus Kementerian BUMN. Hal itu tertuang dalam roadmap atau peta jalan ihwal pengembangan aset perseroan yang ditetapkan Menteri BUMN Erick Thohir selama 3-5 tahun ke depan.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, dalam dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pihaknya masih tetap fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti bandar udara (bandara), pelabuhan, dan jalan tol.

Kepemimpinan Presiden Jokowi lekat dengan pembangunan infrastruktur. Bahkan, dalam realisasinya, pembangunan infrastruktur tidak saja dilakukan oleh BUMN Karya, namun pemerintah memberikan tempat bagi perusahaan global untuk ambil andil dalam penggarapan proyek tersebut.

“Dalam dua tahun pertama, kami akan fokus pada aset infrastruktur, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, saya pikir itu sangat jelas, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas aset, dan juga meluaskan kapasitas dengan mitra global, untuk membawa trafik dan penciptaan nilai setelah pandemi,” ujar dia.

Dalam kajian pemerintah, pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan menjadi fasilitas strategis untuk menopang lalu lintas atau perjalanan di tingkat domestik dan internasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini