Oleh: Samantha Rashid *)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar inisiatif untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan. Dengan alokasi dana yang semakin besar, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri di tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa dengan adanya program MBG, anggaran dana desa mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya dana desa rata-rata berada di angka Rp1,1 miliar per tahun, maka kini dengan adanya program ini, jumlah tersebut bisa meningkat hingga Rp 6-8 miliar per desa. Peningkatan ini secara langsung membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata karena perputaran dana akan lebih besar di desa-desa. Ia juga menambahkan bahwa program ini berkontribusi pada efisiensi ekonomi di tingkat desa, memungkinkan masyarakat setempat untuk memaksimalkan potensi yang ada.
Tantangan utama dari program ini bukan terletak pada pendanaan, melainkan pada pengelolaan yang optimal. Untuk itu, pemerintah telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Rockefeller Foundation, guna mencari model yang paling tepat dalam menjalankan program ini. Dengan berkaca pada pengalaman negara lain seperti Korea Selatan dan India, MBG diharapkan mampu menjadi program yang berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya agar program ini dapat berjalan secara optimal. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp100 triliun. Dengan tambahan tersebut, total anggaran MBG tahun ini menjadi Rp171 triliun. Menurut perhitungan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan anggaran awal Rp71 triliun yang diperkirakan akan habis pada Oktober mendatang, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sebesar 0,83 persen.
Dengan tambahan anggaran yang baru, pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai angka 2 persen. Ini menunjukkan bahwa program MBG bukan hanya bermanfaat dalam hal ketahanan pangan, tetapi juga menjadi stimulus besar bagi perekonomian nasional. Program ini dipandang sebagai langkah nyata dalam mempercepat pemerataan ekonomi dengan mendorong produksi dalam negeri, khususnya dari sektor pertanian dan peternakan yang akan memasok kebutuhan makanan bagi program ini.
Selain itu, pelaksanaan program MBG turut mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif di pedesaan. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan untuk mendukung program ini, desa-desa yang sebelumnya hanya menjadi konsumen kini bertransformasi menjadi produsen yang aktif dalam rantai pasok nasional. Perubahan ini bukan hanya mengurangi ketergantungan terhadap distribusi dari kota, tetapi juga menambah lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Sebagai contoh, dampak program ini telah dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat desa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menjelaskan bahwa program MBG menciptakan permintaan tinggi terhadap berbagai bahan pangan yang diproduksi masyarakat desa. Dari sektor pertanian hingga peternakan, program ini memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) untuk terlibat dalam rantai pasok bahan makanan bergizi.
Dengan adanya kebutuhan harian yang besar akan telur, ayam, sayuran, dan komoditas lainnya, pelaku usaha di desa memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Selain meningkatkan permintaan, program ini juga memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal. Di NTB, misalnya, Balai Kemasan NTB telah disiapkan untuk membantu UMKM dalam mengemas bumbu dapur sehat dengan tampilan yang lebih menarik. Dengan demikian, produk-produk desa tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan program MBG, tetapi juga bisa diperkenalkan ke pasar yang lebih luas. Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengembangkan industri lokal agar memiliki daya saing tinggi.
Pelaksanaan program ini tentu memerlukan waktu dan berbagai penyesuaian. Namun, optimisme pemerintah tetap tinggi dalam memastikan keberhasilannya. Banyak pihak mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung MBG, karena program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, UMKM, dan masyarakat luas, program ini akan mampu membawa perubahan yang signifikan, baik dalam aspek kesehatan maupun ekonomi.
Sebagai simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, MBG tidak hanya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi desa. Dengan aliran dana yang lebih besar, keterlibatan UMKM dan IKM yang semakin luas, serta strategi pengelolaan yang lebih matang, program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan di seluruh negeri. Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada bagaimana seluruh elemen bangsa dapat bersatu dalam mewujudkan visi besar pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera.
*) Pemerhati Ekonomi Desa dari Pancasila Madani Institute