MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembangunan hunian layak melalui Program Sejuta Rumah terus ditingkatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami siap berkomitmen bersama Perumnas untuk meningkatkan pembangunan rumah untuk masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu 5 Januari 2022.
Menurut Iwan, pelaksanaan Program Sejuta Rumah sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk Perumnas.
Selain itu, ujar dia, adanya dukungan serta kontribusi Perum Perumnas dalam pembangunan rumah diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak dengan harga yang terjangkau.
Apalagi, kata dia, Perumnas memiliki sejumlah aset lahan yang lokasinya cukup strategis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan perumahan.
“Perumnas ke depan bisa juga ikut berperan untuk membangun Rusun untuk ASN maupun para milenial. Apalagi banyak tanah-tanah Perumnas di daerah yang cukup strategis sehingga menarik bagi konsumen apabila ingin memiliki hunian dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Lebih lanjut, Iwan menerangkan, ke depan pihaknya juga akan berdiskusi dengan Perumnas untuk mewujudkan satu lokasi pilot project untuk kawasan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dan tertata dengan baik.
Dalam hal ini, ujar dia, Kementerian PUPR memberikan dukungan terkait prasarana, sarana dan utilitas, drainase, jalan akses serta instalasi air bersih.
“Kami ingin ke depan akan melakukan sinkronisasi program Ditjen Perumahan, Ditjen Sumbar Daya Air, Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya. Jadi pembangunan di satu kawasan bisa tuntas yakni ada rumahnya, sumber air tersedia, saluran air bersihnya ada, jalan aksesnya juga baik. Jadi semuanya tuntas dan masyarakat bisa menghuni rumah dengan nyaman,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengungkapkan, saat ini Perumnas tengah mengembangkan beberapa proyek pembangunan rumah baik rumah tapak maupun rumah susun di sejumlah daerah.
Perum Perumnas juga siap melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR yang berwenang menetapkan kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan.
