Pakar: Jonan dan Susi Pilihan Brilian untuk Garuda dan Perikanan Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Belakangan ini beredar kabar bahwa mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan bakal diplot sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Sementara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti digadang-gadang bakal mengisi posisi salah satu petinggi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

Hal ini ditanggapi secara positif oleh Peneliti Alpa Research Database Ferdy Hasiman. Ia mengatakan, Jonan dan Susi merupakan pilihan yang tepat untuk memperbaiki kinerja BUMN yang selama ini sarat dengan praktik rente sejumlah oknum yang mendatangkan kerugian yang tak sedikit bagi negara.

“Ini sebuah langkah yang patut diapresiasi dari upaya pemerintah Jokowi lewat Menteri BUMN Erick Tohir untuk melakukan pembenahan,” ujarnya ketika dihubungi Minews.id, Rabu 27 November 2019.

Ia mengatakan, bila kelak Jonan ditunjuk menjadi salah satu petinggi Garuda Indonesia, maka itu adalah pilihan yang tepat. Alasannya karena Jonan punya kinerja dan visi yang bagus.

“Saya pikir ini adalah tempat yang pas untuk dia. Ia bisa membantu untuk membenah masalah keuangan dalam maskapai plat merah ini,” katanya.

Kata Ferdy, sosok Jonan bukanlah wajah baru dalam dalam kementerian BUMN. Jonan dinilai sudah cukup mengenal dengan baik kultur BUMN.

“Terlebih kultur BUMN yang tidak beres di zaman Said Didu dkk yang banyak ngomong di luar tapi kinerja tak nampak. Jonan itu sebagai salah satu berlian di dalamnya. Dia itu pembeda dengan direktur-direktur lainnya. Jadi Jonan punya visi yang bagus. Bukan cuma cari profit, tapi pelayanan TSOnya juga jalan,” ujarnya.

Salah satu jasa Jonan yang diungkapkan Ferdy adalah soal kereta api. Pembangunan teknologi kereta api dibangun dengan bagus di zaman Jonan masih bertugas di Kementerian Perhubungan. Hal itu dinilai menjadi modal bagi Jonan.

“Orangnya cukup konsisten dan pendiriannya cukup kuat. Dia tidak mudah dipengaruhi orang. Jadi dia cocok di sana karena di Garuda itu, yang untuk bukan Garudanya, tapi orang yang sewa (rental) pesawatnya. Jadi banyak orang yang tak jelas di sana. Kalau Jonan masuk maka dia pasti akan tau rantai bisnisnya seperti apa?,” katanya.

Maka kata Ferdy, untuk posisinya di Garuda bila nanti terpilih, ia menyarankan agar Jonan diplot sebagai Direktur Utama.

“Saya gak terlalu suka kalau dia jadi Komisaris. Gak cocok untuk dia itu. Malah akan bikin tambah rugi. Jonan harus Dirut biar utang garuda berkurang dan pelayanan jadi lebih prima,” ujarnya.

Sementara soal Susi, Ferdy mengatakan, ia adalah sosok yang bersih, berintegritas dan pekerja keras. Tak hanya itu, Susi juga dinilai punya visi untuk membangun korporasi.

“Nah saya kira rencana penempatannya di Perindo itu sangat bagus karena dia sudah paham akan sektor itu karena pernah jadi Menteri Kelautan. Selain itu, pengalamannya dalam berbisnis lewat Susi Air bisa jadi modal jika kelak ditarik ke sana (entah jadi Dirut atau Komisaris) karena dia sudah paham kira-kira bisnis ini bakal dibawa ke mana,” katanya.

Kemudian, kata Ferdy, jika Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka salah satu yang digenjot adalah Perindo.

“Perusahaan ini harus benar-benar ekspansif dan harus mampu mencari mitra bisnis yang baru. Itu yang paling penting. Tapi kendala BUMN kita adalah soal keuangan itu ya. Maka harus diberikan keyakinan kepada mitra bisnis untuk bisa masuk ke sini,” ujarnya.

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini