Anggota DPR Akui Pembangunan Infrastruktur untuk Papua di Era Jokowi Sangat Masif

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir memberikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat untuk Papua selama ini. Terutama terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.

“Kami akui kalau dari sisi pembangunan infrastruktur tentu sangat masif apalagi ada perhelatan PON di Papua yang ikut mendorong pembangunan,” ujarnya, Jumat 8 Oktober 2021.

Namun, untuk membantu peningkatan kualitas SDM Papua, Orang Asli Papua (OAP) juga diminta untuk mengisi jabatan-jabatan penting di pusat. Hal ini dinilai efektif untuk memastikan azas keadilan bagi OAP yang dalam banyak hal belum cukup mendapat tempat.

“Alangkah baiknya jika upaya-upaya tersebut dibarengi juga dengan pemerataan akses bagi SDM Orang Asli Papua untuk juga bisa ditarik ke Pusat dan mereka bisa menempati posisi strategis di Kementerian atau Lembaga-lembaga negara,” katanya.

“Setidaknya catatan kami sampai saat ini belum ada itu Dirjen di Kementerian orang asli Papua. Kalau soal layak sebenarnya banyak yang mampu untuk ditarik ke situ. Nah kami dorong agar ini menjadi perhatian Pak Presiden juga sehingga anak-anak Papua hari ini punya semangat dan rasa bangga berada di pangkuan NKRI ini,” lanjutnya.

Hal ini menurut dia menjadi kebijakan afirmatif yang bisa diambil pemerintah pusat. Bahkan, mereka-mereka ini nantinya akan menjadi jembatan komunikasi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah yang ada di Papua.

“Dan lebih dari itu sebenarnya anak-anak Papua akhirnya merasa lebih dekat lagi dengan Jakarta karena mereka tahu bahwa mereka juga ada di dalam lingkar pengambil kebijakan pemerintah pusat. Semoga Bapak Presiden bisa mempertimbangkan hal-hal seperti ini,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini