 tak boleh menjadi tuan rumah kompetisi olahraga. Tapi, tiga turnamem bulutangkis di Bali jalan terus.){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA – Indonesia diancam Badan Anti-Doping Dunia (WADA) tak boleh menjadi tuan rumah kompetisi olahraga. Tapi, tiga turnamem bulutangkis di Bali jalan terus.
Tiga turnamen yang digelar pada November dan Desember di Bali adalah, Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals. Setelah berkoordinasi dengan BWF, PBSI memastikan turnamen itu tetap berjalan.
WADA mengancam Indonesia tidak boleh menjadi tuan rumah kompetisi olahraga karena tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping yang efektif.
“Turnamen di Bali nanti dipastikan tidak ada masalah. Bisa berlangsung sesuai jadwal. Tiga turnamen bulutangkis internasional itu tetap bisa digelar,” kata Kabid Luar Negeri PP PBSI Bambang Roedyanto.
Setelah muncul pemberitaan bahwa Indonesia terancam sanksi WADA akibat tak patuhnya dalam prosedur antidoping, dirinya langsung berkoordinasi dengan BWF. Hasil pembicaraan, tiga turnamen internasional yang akan digelar di Bali, tetap bisa berjalan terus.
Setelah muncul pemberitaan bahwa Indonesia terancam sanksi WADA akibat tak patuhnya dalam prosedur antidoping, Roedy langsung berkoordinasi dengan BWF. Hasil pembicaraan, tiga turnamen internasional yang akan digelar di Bali, tetap bisa berjalan terus.
Menurut Roedy, penggunaan nama “Indonesia” di tiga ajang kelas dunia yang bakal berlangsung November nanti di Bali, tetap diizinkan oleh BWF. Alasannya, ajang ini sudah lama masuk dalam kalender BWF.
“Dari pihak BWF, tidak ada masalah. Bisa jalan terus, karena kejuaraan tersebut sudah lama dijadwalkan oleh BWF,” katanya.
Terkait soal pelarangan nama Indonesia di berbagai ajang kejuaraan, seperti SEA Games, Asian Games, dan juga di ajang perebutan Piala Thomas dan Uber yang kini tengah berlangsung di Aarhus, Denmark, Roedy tidak bisa berkomentar lebih banyak.
“Kami menunggu arahan dan menanti bagaimana sikap pemerintah Indonesia menyikapi masalah ini. Saya mewakili PBSI belum bisa berkomentar banyak dan menunggu pernyataan pemerintah lebih dahulu,” ungkapnya.