Mutasi Besar-besaran di Mabes Polri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan penyegaran organisasi kepolisian.

Sebanyak 215 perwira mengalami mutasi dan rotasi dalam rangka naik jabatan dan pensiun.

Salah satunya Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol. Asep Hendradiana, naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Kapusdokes Polri.  Mutasi dan rotasi 215 perwira polisi tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri yang ditandatangani 13 April 2022.

Yakni

  • Surat TR Nomor : ST/747/IV/KEP/2022 ada 177 perwira
  • TR Nomor: ST/746/IV/KEP/2022 ada 14 orang perwira
  • Surat TR Nomor: ST/748/IV/KEP/2022 ada 24 orang perwira.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis malam, membenarkan adanya mutasi.

“Iya, betul telegram mutasi dan penggantian yang sudah purna, penugasan di luar struktur dan promosi serta penyegaran bagi personel Polri dalam pembinaan karier,” ujarnya.

Selain Karumkit RS Bhayangkari, pati yang terkena mutasi Wakalemdiklat Polri Komjen Pol. Luki Hermawan dan Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Pol. Eko Budi Sampurno.

Wakalemdiklat Komjen Luki Hermawan mutasi dari jabatannya menjadi pati Baintelkam Polri (penugasan pada BSSN).

Sementara itu, jabatan Wakalemdiklat Polri oleh Irjen Pol. Eko Budi Sampurno yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulbar.

Jabatan Kapolda Sulbar oleh Irjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca yang sebelumnya menjabat Kakorpolairud Baharkam Polri.

Pati lainnya yang mutasi, Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri Irjen Pol. Indra Miza.  Dia menjadi Kakorpolairud Baharkam yang sebelumnya adalah Irjen Pol. Verdianto. Berikutnya, jabatan Karumkit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri yang sebelumnya adalah Brigjen Pol Asep Hendradiana akan diganti oleh Brigjen Pol. Hariyanto.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini