Minim Jaminan Kesehatan, 59 Hakim Meninggal Sepanjang 2019

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA - Sepanjang 2019 ini, Mahkamah Agung (MA) mengumumkan sebanyak 59 hakim meninggal dunia, yang penyebabnya didominasi oleh faktor kesehatan.

Ketua MA Hatta Ali menyebut, masih banyak hakim, terutama yang berada di daerah-daerah, yang kesulitan mendapatkan akses jaminan kesehatan.

“Ke depannya para hakim harus mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Tidak usah sempurna, layak saja sudah cukup,” kata Hatta Ali di Jakarta, Jumat 27 Desember 2019.

“Kita berduka, banyak hakim tewas, meninggal atau gugur dalam tugas, sebagian besar karena masalah kesehatan,” ujarnya menambahkan.

Hatta merinci, dari 59 hakim yang meninggal itu, 34 di antaranya adalah hakim peradilan umum, 23 hakim peradilan agama, dan 2 hakim agung.

Ia menyebut, banyak hakim mengeluh sulit mendapatkan pengobatan ketika sedang sakit. Menurutnya ada ketidaksesuaian mengenai aturan dan pelaksanaan di lapangan dalam hal jaminan kesehatan hakim.

“Karena para hakim ini sangat sulit untuk memeriksa kesehatannya. Dia harus melalui BPJS dari rumah sakit, puskesmas, harus pakai surat pengantar dan sebagainya dan tidak ditanggung oleh asuransi Sindo. Padahal di dalam undang-undang dikatakan pejabat negara,” ucap Hatta.

“Itulah problema yang dihadapi oleh hakim, terutama hakim-hakim di daerah. Kalau hakim agung sih lumayan ada asuransinya Sindo. Tetapi hakim-hakim di daerah itu sama sekali tidak ada,” katanya menambahkan. (ryv)

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini