Menpora Sebut Patriotisme dan Nasionalisme Pemain Naturalisasi Rendah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah akan memperketat naturalisasi pemain di semua cabang olahraga. Menurut Menpora Zainudin Amali, patriotisme dan nasionalisme pemain tersebut rendah.

Khusus untuk naturalisasi di cabang olahraga sepak bola, Amali menilai hal itu tidak terlalu efektif dalam pembentukan Timnas. Sebab, kualitas pemain yang dinaturalisasi tidak terlalu berbeda dengan pemain asli dalam negeri.

Amali merujuk pada turnamen Piala Menpora yang dinilainya kualitas pemain lokal tidak kalah dengan pemain naturalisasi.

“Pada saat turnamen pra musim Piala Menpora yang lalu, saya sangat serius memperhatikan kualitas pemain naturalusasi itu. Mereka belum bisa jadi panutan bagi para pemain asli kita,” katanya, di laman resmi Kemenpora.

Bahkan, pada salah satu pertandingan justru pemain naturalisasi tidak memberi contoh bermain sepak bola dengan baik sampai pemain tersebut harus dikeluarkan oleh wasit karena terkena kartu merah.

Selain itu, ada pemain naturalisasi yang main di luar negeri, menolak panggilan memperkuat timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022.

“Yang lebih mengecewakan lagi ada pemain naturalisasi yang dipanggil untuk memperkuat Timnas yang akan bertanding di luar negeri malah beralasan macam-macam dan pulang ke kampung halamannya,” ujarnya.

Menpora menyebut, perilaku pemain tersebut menunjukan tidak ada kepeduliannya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

“Dia sekadar main sepak bola saja tapi jiwa patriotisme dan nasionalisme rendah, sangat beda dengan pemain yang memang asli lahir, besar dan hidupnya di Indonesia,” ucapnya.

Sudah banyak pemain yang dinaturalisasi demi memperkuat tim sepak bola Indonesia, mulai dari Greg Nwokolo, Ilija Spasojevic, Marc Klok, Beto Goncalves, Raphael Maitimo, Diego Michiels, dan masih banyak lagi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini