Menjelang G30S Masyarakat Diimbau Waspadai Narasi Provokatif di Medsos

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA – Indonesia kini tengah berada dalam proses pemulihan setelah demonstrasi besar yang berujung pada kerusuhan beberapa waktu lalu. Proses recovery ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Ridlwan Habib, tokoh masyarakat yang menilai bahwa meskipun ada kemajuan, banyak tuntutan yang perlu diperhatikan dengan lebih serius agar tidak memicu ketidakpuasan yang lebih luas.

Selain itu, Ridlwan juga mengingatkan adanya potensi polarisasi politik yang semakin memprihatinkan, terutama di kalangan generasi muda. Belakangan ini, narasi “eat the rich” yang berkembang di media sosial seperti X, Tiktok, dan Instagram, semakin banyak didengar.

Ridlwan menilai, “Narasi ini sangat berbahaya, karena dapat menciptakan segregasi sosial dan ketegangan antar kelas,” ujarnya.

Ia juga mencatat bahwa narasi serupa sebelumnya pernah muncul dalam demonstrasi di Nepal, yang berawal dari pengungkapan kehidupan mewah anak-anak pejabat di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Hal ini, menurutnya, bisa memunculkan anggapan bahwa orang kaya adalah pihak yang tidak berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila.

Fenomena polarisasi ini, menurut Hanif, mulai terlihat jelas di media sosial. Bahkan, di platform X, perdebatan terkait “eat the rich” semakin memanas dengan berbagai komentar yang saling berseberangan.

Ridlwan mengingatkan, “Menjelang G30S, kita tidak boleh membiarkan media sosial dimanfaatkan untuk merusak solidaritas bangsa.”

Meskipun demikian, Ridlwan menilai bahwa kekuatan toleransi masyarakat Indonesia masih sangat kuat. Namun, di tengah perkembangan pesat media sosial, hal ini bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak.

“Media sosial bisa menjadi alat yang berbahaya jika tidak terkendali, terutama jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah untuk memecah belah bangsa,” tambahnya. Oleh karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan dalam memantau perkembangan ini.

Penting juga bagi tokoh-tokoh masyarakat untuk segera berbicara dan memberikan solusi terkait situasi yang sedang berkembang. Seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang mengundang beberapa tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa.

Namun, Ridlwan menilai bahwa perlu ada peran penghubung atau “middleman” yang dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dan anak muda, khususnya generasi Z, yang kini banyak terpengaruh oleh narasi-narasi tersebut.

Selain polarisasi politik, Ridlwan juga mengingatkan tentang perubahan bentuk ideologi yang berkembang di kalangan generasi muda. Meskipun komunisme dalam bentuk organisasi sudah tidak ada di Indonesia, ideologi kiri liberal atau anarko-sindikalis semakin menarik perhatian sebagian kalangan muda.

“Gerakan ini patut dicermati, mengingat beberapa kelompok sudah mulai turun aksi dalam demonstrasi,” ujar Ridlwan.

Ridlwan juga berharap agar jaringan Forum Kewaspadaan Tim Nasional segera diaktifkan untuk meredam potensi radikalisasi yang dapat mengganggu stabilitas negara, khususnya menjelang 30 September dan 1 Oktober. Ridlwan menekankan bahwa pencegahan ancaman ini harus melibatkan seluruh sektor, mulai dari aparat keamanan hingga sektor ekonomi dan sosial.

“Ini bukan hanya tugas TNI, Polri, atau BIN, tetapi juga melibatkan peran kementerian lain yang terkait,” jelas Ridlwan.

Dalam menanggapi situasi ini, Hanif berharap masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan solidaritas bangsa. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk merawat persatuan dan kesatuan yang telah terjaga selama ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini